BOJONEGORO – Upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial terus diperkuat Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Memasuki hari kedua, Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (22/1/2026), menekankan pentingnya peran pemerintah desa sebagai garda terdepan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kemensos secara tegas mengajak seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro untuk mengintegrasikan data sosial ekonomi secara berkala, memastikan keabsahan data, serta menyesuaikannya dengan kondisi riil di lapangan.
Langkah ini dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan benar-benar merata, adil, dan tepat sasaran.
Ketua Tim Penggunaan dan Diseminasi Data Pusdatin Kemensos, Raden Roro Endah Noorwidayati, mengungkapkan bahwa kunjungan ke Bojonegoro menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya pihaknya bertatap muka langsung dengan seluruh pemerintah desa.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan perbedaan mendasar antara DTSEN dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan.
“DTSEN sudah dibagi dalam 10 desil oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap desil mewakili 10 persen penduduk Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian desil di lapangan, sudah tersedia alur pemutakhiran data lengkap beserta layanan call center,” jelasnya.
Ia menegaskan, mulai ke depan seluruh program bantuan sosial Kemensos akan mengacu pada DTSEN, sehingga keakuratan dan validitas data menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Sementara itu, Tim Pengembangan Sistem dan Aplikasi SIKS-NG Kemensos, M. Imam Mudzakir, memaparkan peran strategis SIKS-NG sebagai instrumen utama dalam pemutakhiran DTSEN.
Melalui sistem ini, pemerintah desa diajak bertransformasi menuju integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
“Hijrah data pemutakhiran dilakukan melalui SIKS-NG dengan melibatkan BPS, Dukcapil, BPJS, hingga Dapodik. Desa menjadi ujung tombak, karena paling dekat dengan masyarakat dan paling memahami kondisi sosial warganya,” tegasnya.
Dia menambahkan, operator desa memiliki peran penting dalam memastikan data penduduk selalu mutakhir, mulai dari status hidup atau meninggal, kondisi kehamilan, disabilitas, keberadaan orang tua, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi lainnya.
Data yang akurat menjadi fondasi utama keberhasilan setiap program kesejahteraan.
Sebagai informasi, SIKS-NG merupakan platform terintegrasi yang digunakan secara berjenjang oleh petugas resmi, mulai dari desa/kelurahan, pendamping sosial, Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi, hingga Kementerian Sosial.
Sistem ini berfungsi untuk memvalidasi, memverifikasi, serta memantau DTSEN dan berbagai program kesejahteraan sosial agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri Tim Perencana dan Pengujian Kualitas Data Kemensos, Muhammad Reza Abinaufal, para pemerintah desa dan operator SIKS-NG se-Kabupaten Bojonegoro, pendamping PKH, TKSK, serta tamu undangan lainnya.
Seluruh peserta tampak antusias mengikuti materi dan diskusi yang berlangsung interaktif.
Dengan penguatan DTSEN dan optimalisasi peran desa, Kemensos berharap tidak ada lagi bantuan sosial yang salah sasaran, sekaligus mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. (aj)
