BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali membuka ruang dialog terbuka melalui program Sapa Bupati, Senin (19/1/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Pendopo Malowopati ini mempertemukan langsung Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dengan warga untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan transparan.
Forum ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari pemasangan stiker keluarga miskin, sistem data digital dan portal layanan publik, penerangan jalan umum (PJU), transparansi proyek infrastruktur jalan, hingga isu ketenagakerjaan.
Salah satu aspirasi datang dari Fauzan, warga Desa Klepek, Kecamatan Kapas.
Ia mengeluhkan kondisi jalan desa yang tergerus aliran anak Sungai Pacal sepanjang sekitar 50 meter dan belum mendapatkan penanganan.
“Jalan di desa kami tergerus anak Sungai Pacal, kurang lebih 50 meter. Kami berharap jalannya bisa kembali hidup,” ungkap Fauzan.
Selain itu, ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) agar biaya angkut hasil panen petani bisa ditekan.
Aspirasi lain disampaikan Istain Manaf, warga Sidokumpul, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu.
Ia menyoroti minimnya penerangan jalan umum dan jalan lingkungan, khususnya di akses menuju Desa Wadang.
Tak hanya soal infrastruktur, Istain juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi di era digital.
“Perlu ada kanal aspirasi masyarakat yang mudah diakses, baik melalui media sosial maupun website resmi,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat.
Dia menegaskan bahwa data digital menjadi kebutuhan penting dan Pemkab Bojonegoro tengah mengupayakan sistem pelayanan dalam satu portal terintegrasi.
Terkait PJU, Bupati Wahono menyebut pemerintah daerah membuka ruang pengajuan dari desa.
“Untuk PJU, kepala desa bisa mengajukan proposal. Nanti akan kami telaah dan pasti kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bupati juga memberikan instruksi langsung kepada para camat.
Salah satunya untuk mengecek kondisi rumah Ibu Susana di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, yang mengajukan permohonan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Selain itu, Kepala Desa Klepek diminta segera berkoordinasi dengan camat terkait penanganan jalan longsor akibat terkikis aliran sungai.
“Kita selesaikan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran, termasuk juga Jalan Usaha Tani,” jelas Bupati Wahono.
Bupati Wahono juga merespon aspirasi dari kelompok disabilitas netra.
Pemkab Bojonegoro berkomitmen mendukung keberadaan galeri disabilitas, membantu promosi produk, serta menyediakan alat pendukung untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.
Menutup kegiatan, Bupati menegaskan bahwa pemasangan stiker keluarga miskin bukan untuk memberi label, melainkan bagian dari upaya pendataan langsung di lapangan agar data benar-benar akurat.
“Tujuan akhirnya adalah membangun keluarga yang mandiri. Harapan kami, Bojonegoro menjadi kabupaten yang maju, bahagia, makmur, dan membanggakan,” pungkasnya. (aj)
