Beranda Daerah Stiker Miskin di Rumah KPM Bojonegoro Jadi Alat Kontrol Publik

Stiker Miskin di Rumah KPM Bojonegoro Jadi Alat Kontrol Publik

IMG 20260107 WA0032

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan kebijakan pemasangan stiker “keluarga miskin” di rumah penerima bantuan sosial bukan untuk memberi stigma, melainkan sebagai upaya memperkuat transparansi dan memastikan bansos benar-benar tepat sasaran.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan bahwa pemasangan stiker dilakukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat dalam Damisda (Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah), hasil usulan semester II tahun 2025.

“Data yang kita gunakan saat ini adalah Damisda. Dengan stiker ini, masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja yang tercatat sebagai penerima bantuan. Ini bagian dari keterbukaan informasi,” tegas Nurul Azizah, Rabu (7/1/2026).

Ia mengungkapkan, jumlah KPM yang dipasangi stiker mencapai 50.987 keluarga, atau hampir 30 persen dari total kepala keluarga di Kabupaten Bojonegoro.

Menariknya, Wakil Bupati justru menilai adanya temuan ketidaksesuaian di lapangan sebagai hal yang positif.

Menurutnya, kebijakan ini sengaja dirancang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses validasi data kemiskinan.

“Kalau setelah dipasang stiker ternyata ada yang tidak sesuai, itu justru bagus. Artinya data kita sedang diuji secara terbuka. Tahun 2026 ini kita gunakan data yang benar-benar divalidasi dan diamati langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Nurul Azizah juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro agar aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan program tersebut.

ASN diminta menjadi jembatan informasi, sekaligus membantu menjawab berbagai pertanyaan maupun keberatan warga.

“Kalau ada yang protes, itu wajar dan justru kita butuhkan. Ini bagian dari validasi sosial agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Seluruh PNS bisa ikut menjelaskan dan meluruskan informasi di masyarakat,” tambahnya.

Melalui kebijakan pemasangan stiker KPM ini, Pemkab Bojonegoro berharap data kemiskinan semakin akurat, keterlibatan masyarakat meningkat, serta penyaluran bantuan sosial ke depan berjalan lebih adil, transparan, dan tepat sasaran. (aj)