BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi menetapkan pagu belanja APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,49 triliun.
Besaran tersebut merupakan hasil penyesuaian postur anggaran setelah melalui evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.
Meski dihadapkan pada penurunan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menjaga agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti, menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tidak menggeser fokus utama pemerintah daerah, yakni kepentingan publik.
“Walaupun pendapatan transfer mengalami penurunan, kami memastikan program daerah dan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan maksimal,” ujar Anie, Rabu (7/1/2026).
Sebagai wujud keberpihakan pada kebutuhan warga, Pemkab Bojonegoro justru mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor strategis melebihi ketentuan mandatory spending yang ditetapkan pemerintah pusat.
Di sektor kesehatan, dari kewajiban minimal 10 persen atau sekitar Rp 533 miliar, Pemkab Bojonegoro menggelontorkan anggaran hingga Rp 1,26 triliun di luar gaji ASN.
Artinya, terdapat tambahan lebih dari Rp 727 miliar guna menjamin layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, sektor pendidikan mendapat alokasi Rp 2,38 triliun atau setara 36,63 persen dari total belanja daerah.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1,09 triliun dibanding batas minimal yang seharusnya hanya Rp 1,29 triliun, sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bojonegoro.
Tak kalah penting, anggaran infrastruktur juga dipatok tinggi untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp 2,35 triliun atau 43,95 persen dari belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer.
Jumlah ini lebih besar sekitar Rp 210 miliar dari kewajiban minimal sebesar Rp 2,14 triliun.
“Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama karena berhubungan langsung dengan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Anie.
Dengan postur belanja APBD 2026 sebesar Rp 6,49 triliun, Pemkab Bojonegoro optimistis pembangunan daerah dapat terus berjalan secara inklusif dan merata, meski di tengah tantangan fiskal dan dinamika ekonomi nasional. (aj)
