BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro semakin memantapkan langkah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, Rabu (24/12/2025), di Synergi Room Pemkab Bojonegoro.
Rapat strategis ini dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, camat dari lima wilayah lokus kemiskinan, serta unsur akademisi, LSM/NGO, dan berbagai pemangku kepentingan.
Forum ini menjadi ruang konsolidasi penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi dalam penanggulangan kemiskinan yang terencana dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Ahmad Gunawan F., menjelaskan bahwa rapat koordinasi TKPKD merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025, serta Keputusan Bupati Bojonegoro tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029.
“Selain melakukan evaluasi program yang telah berjalan, rapat ini juga menjadi sarana diseminasi dokumen RPKD agar dipahami secara utuh dan dijadikan pedoman bersama dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan,” terangnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan di Bojonegoro berhasil ditekan dari 11,69 persen pada awal 2025 menjadi 11,49 persen.
Pemkab menargetkan penurunan hingga 10,55 persen pada 2026, dan 7,98 persen pada akhir periode RPJMD.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya data yang valid dan terintegrasi sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program.
“Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh data yang akurat. Program harus transparan, tepat sasaran, dan bisa dikontrol bersama oleh masyarakat,” tegasnya.
Dari kalangan akademisi, narasumber dari LPPM Universitas Bojonegoro (Unigoro), Ahmad Taufiq, mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bojonegoro yang melibatkan perguruan tinggi dalam perumusan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Dia menegaskan komitmen Unigoro untuk mendukung pemerintah daerah melalui riset, kajian kebijakan, dan rekomendasi berbasis data.
Dalam forum tersebut, Dekan FISIP Unigoro Ahmad Taufik juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis.
Di antaranya penguatan integrasi data kemiskinan lintas perangkat daerah agar intervensi benar-benar tepat sasaran, peningkatan pendampingan berkelanjutan bagi penerima bantuan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur.
Dirinya juga mendorong agar arah kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti penguatan UMKM berbasis potensi lokal, peningkatan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
Sebagai langkah penguatan transparansi, Pemkab Bojonegoro juga mendorong pemasangan stiker rumah tangga miskin yang memuat informasi bantuan yang diterima serta publikasi data penerima bantuan di tingkat desa.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan publik dan akuntabilitas program.
Selain itu, rapat juga membahas penguatan sektor pendukung penurunan kemiskinan, mulai dari UMKM naik kelas, penguatan sektor pertanian, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan pengangguran melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar, hingga percepatan perizinan dan investasi daerah.
Melalui Rapat Koordinasi TKPKD ini, Pemkab Bojonegoro optimistis sinergi antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan semakin solid.
Dengan dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, pelaksanaan RPKD 2025–2029 diharapkan mampu menghadirkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. (Pro/aj)
