BOJONEGORO – Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang digadang-gadang mampu memajukan ekonomi desa di Bojonegoro kini tengah menuai sorotan miring.
Pasalnya, proyek pembangunan jalan rijid beton di Desa Tlogoagung, Kecamatan Baureno, diduga dikerjakan secara asal-asalan dan jauh dari spesifikasi teknis yang seharusnya.
Alih-alih menjadi investasi jangka panjang, proyek yang menyedot anggaran daerah ini dikhawatirkan hanya akan menjadi bangunan “mubazir” karena mutunya yang sangat meragukan.
Kecurigaan publik mencuat setelah warga melihat langsung proses pengerjaan di lapangan.
Ahmad, salah satu warga setempat, mengungkap kejanggalan pada lapisan dasar atau lantaisasi jalan tersebut yang dinilai sangat jauh dari standar keamanan konstruksi.
“Kami melihat pengerjaan lantaisasinya sangat tipis, hanya sekitar 3 sentimeter saja. Lapisan agregatnya juga terlihat sangat tipis. Kalau tidak dievaluasi, kami takut jalan ini tidak akan tahan lama dan cepat hancur,” keluh Ahmad.
Tipisnya lapisan dasar ini menjadi indikasi kuat adanya praktik pengurangan spesifikasi teknis demi mengejar keuntungan oknum tertentu, yang berisiko membuat struktur beton di atasnya mudah patah saat dilewati kendaraan berat.
Anehnya, saat dikonfirmasi pada Sabtu (20/12/2025), Kepala Desa Tlogoagung, Dewi Wulandari, justru menunjukkan sikap seolah tak bertanggung jawab atas kualitas proyek di wilayahnya sendiri.
Ia berkilah bahwa pihak desa hanya menerima bantuan dan tidak memiliki kuasa atas teknis pengerjaan.
“Kepala desa tidak tahu menahu, karena sudah diatur dari atas. Mulai dari RAB hingga pendamping semua dari pusat (Dinas PU),” dalih Dewi.
Bahkan, sang Kades membawa-bawa nama instansi penegak hukum untuk membentengi diri.
Dia mengklaim proyek tersebut sudah didampingi oleh pihak Kejaksaan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bojonegoro.
“Kalau kurang jelas, silakan konfirmasi ke pihak terkait,” pungkasnya seolah enggan menanggapi detail teknis proyek yang bermasalah tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, keterlibatan pihak Kejaksaan dan Dinas PU sebagai pendamping proyek BKKD yang diduga bermasalah di Tlogoagung ini masih menjadi tanda tanya besar.
Belum ada pernyataan resmi dari kedua instansi tersebut untuk mengonfirmasi klaim sepihak sang kepala desa.
Jika benar ada pendampingan, publik pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin pengerjaan fisik yang kasat mata sangat tipis itu bisa lolos dari pengawasan.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengawasan anggaran BKKD di Bojonegoro agar tidak menjadi bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab. (aj)
