BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi TPID bersama berbagai OPD yang digelar di Ruang Setyowati lantai 2, Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (17/11/2025).
Staf Ahli Bupati Bojonegoro, Sukaemi, menekankan pentingnya memperbanyak operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah.
Menurutnya, konsistensi kedua kegiatan tersebut menjadi kunci menahan gejolak harga, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan bawang yang tengah berfluktuasi.
Pemkab juga meminta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro bersama Bulog meningkatkan pengawasan terhadap distributor dan pengecer. Hal ini menyusul adanya indikasi bahwa beras SPHP tidak seluruhnya sampai ke tangan masyarakat.
“Pengawasan harus diperketat untuk mencegah penimbunan. Kalau ada kendala, segera koordinasikan,” tegas Sukaemi.
Dalam rapat tersebut, TPID juga menyoroti isu lonjakan harga cabai rawit merah dan bawang merah. Kenaikan dipicu faktor cuaca, turunnya produksi, serta meningkatnya permintaan dari luar daerah.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah membuka opsi pemanfaatan cabai kering jika pasokan cabai segar terganggu.
Pemkab menekankan perlunya perbaikan data pedagang dalam sistem SP2KP. Ditemukan sejumlah pedagang tak lagi aktif namun masih terdaftar sebagai sampel. Validitas data dianggap sangat penting agar kebijakan pengendalian harga tepat sasaran.
Rakor juga membahas kesiapan laporan kegiatan dan capaian kinerja tahun 2025 sebagai bahan laporan ke pemerintah provinsi. TPID meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah teknis pengendalian inflasi.
Dengan pengawasan yang lebih intensif, data yang diperbaiki, dan program stabilisasi harga yang lebih masif, Pemkab Bojonegoro berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. (aj)
