BOJONEGORO – Antrian panjang kendaraan pengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Untuk mengantisipasi dampak lebih luas, Pemkab langsung berkoordinasi dengan pihak SPBU dan PT Patra Niaga, guna memastikan pasokan dan distribusi solar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM) Bojonegoro, Retno Wulandari, menjelaskan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan pengelola SPBU di berbagai kecamatan. Tujuannya adalah memastikan distribusi BBM, khususnya solar, tetap lancar dan terkendali.
“Selama ini SPBU memperoleh kuota pengiriman sesuai alokasi dari Pertamina. Dulu, kalau ada permintaan tambahan kuota, biasanya masih bisa dipenuhi karena stok nasional dinilai mencukupi,” terang Retno.
Namun, situasi berubah sejak 21 Oktober 2025, di mana Pertamina menerapkan mekanisme baru pengiriman BBM. Dalam kebijakan tersebut, SPBU kini hanya menerima pasokan sesuai kuota plotting yang telah ditetapkan, tanpa ada ruang penambahan kuota seperti sebelumnya.
Selain itu, untuk Pertamina Dex, yang biasa menjadi alternatif bagi pengguna kendaraan bermesin diesel, tidak menggunakan sistem kuota seperti Biosolar B40.
Sayangnya, berdasarkan laporan dari lapangan, stok Pertamina Dex di Terminal BBM Tuban saat ini kosong, sehingga berimbas langsung terhadap pasokan di wilayah Bojonegoro.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan PT Patra Niaga sebagai penyalur resmi BBM Pertamina untuk mencari solusi terbaik. Pemkab ingin memastikan pasokan tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” imbuhnya.
Pemkab Bojonegoro memastikan akan terus memantau situasi distribusi solar dan jenis BBM lainnya. Pemantauan dilakukan tidak hanya di tingkat SPBU, tetapi juga di sektor-sektor vital seperti angkutan logistik, transportasi umum, dan kegiatan usaha kecil-menengah yang sangat bergantung pada ketersediaan solar.
Dengan langkah koordinatif ini, Pemkab berharap antrean panjang di SPBU bisa segera terurai, dan masyarakat kembali mendapatkan pelayanan BBM secara normal.
“Kami akan terus kawal kondisi ini. Kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Retno. (aj)
