BOJONEGORO – Upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak kembali digelorakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB), pemerintah menggelar Sosialisasi Pembinaan Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak, Kamis (6/11/2025), di Pendopo Kecamatan Kedungadem.
Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Forum tersebut mempertemukan lintas sektor mulai dari unsur pemerintahan, legislatif, organisasi perempuan, hingga tokoh masyarakat, dalam satu semangat, melindungi generasi Bojonegoro dari ancaman kekerasan dan pernikahan usia dini.
Hadir dalam acara itu antara lain Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Agus Dita Pratama, SE., Suprapto, serta Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP. bersama Kepala Dinas P3AKB Bojonegoro dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes., Camat Kedungadem Bayudono Margajelita, Forkopimcam, kepala desa, TP PKK, dan berbagai organisasi perempuan seperti Aisyiyah, Muslimat NU, dan Fatayat NU Kedungadem.
Dalam sambutannya, dr. Hernowo menyampaikan peringatan keras bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Bojonegoro masih cukup tinggi.
“Setiap hari ada laporan baru yang masuk, sebagian besar berupa kekerasan seksual terhadap anak. Ini tanda bahwa kita semua harus lebih waspada,” ujarnya tegas.
Ia menekankan pentingnya peran aktif orang tua dalam melindungi dan mengawasi anak-anak, terutama di era digital yang penuh tantangan moral.
“Dunia sudah berubah. Anak-anak sekarang butuh perhatian lebih. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa pengawasan,” katanya.
Tak hanya soal kekerasan, dr. Hernowo juga menyoroti fenomena perkawinan anak yang masih marak di Bojonegoro. Bahkan, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama disebut meningkat signifikan.
“Kalau anak belum 19 tahun tapi sudah dinikahkan, itu termasuk perkawinan anak. Mari kita cegah bersama. Biarkan anak-anak kita menuntaskan pendidikan dulu sampai SMA,” pesannya.
Dia menegaskan, pemerintah daerah kini fokus membantu keluarga tidak mampu agar anak-anak tetap bisa bersekolah.
“Perbedaan masa depan anak yang putus sekolah dan yang lulus SMA sangat besar. Ini tanggung jawab kita semua,” tambahnya.
“Kemajuan Bojonegoro ada di tangan generasi mudanya. Kalau anak-anak kita terlindungi, Bojonegoro pasti maju,” pungkas dr. Hernowo.
Sementara itu, Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP., mewakili Komisi C DPRD Bojonegoro, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak.
“Komisi C bertugas di bidang sosial dan pendidikan. Kami siap memperkuat program ini, baik melalui kebijakan maupun alokasi anggaran,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi C, Agus Dita Pratama, SE. menilai isu kekerasan dan perkawinan anak bukan sekadar urusan Dinas P3AKB, tapi tanggung jawab moral semua pihak.
“Ini persoalan serius. DPRD akan terus mendorong agar program perlindungan anak menjangkau hingga ke desa-desa,” tegasnya.
Dalam kesempatannya, Camat Kedungadem Bayudono Margajelita memastikan bahwa pihaknya siap menjadi bagian dari solusi.
“Kami mendukung penuh gerakan ini. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak butuh gotong royong semua elemen masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap terwujud sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, DPRD, lembaga masyarakat, dan keluarga.
Tujuannya mewujudkan Bojonegoro sebagai daerah yang aman, ramah anak, dan berkeadilan gender. (Kun)
