JAKARTA — Gelombang kekecewaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 makin membesar. Masyarakat Pemerhati Haji (MPH) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya serta Aliansi Mahasiswa se-Jakarta menuding Kementerian Haji dan Umroh gagal total menjalankan amanah umat.
Sebagai bentuk protes keras, ketiganya menggelar aksi bersama di depan Kementerian Haji dan Umroh, Rabu (29/10/2025) pukul 13.30 WIB.
Mereka menuntut Presiden RI Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan Yusuf beserta wakilnya, Dahnil Anzar, yang dinilai tidak becus mengelola pelayanan haji.
Ketua MPH, Nu’man Fauzi, menyebut laporan keluhan jamaah haji tahun ini sudah menumpuk. Dari buruknya fasilitas, keterlambatan layanan, hingga kekacauan manajemen di lapangan semua menunjukkan lemahnya tanggung jawab dan kepemimpinan Gus Irfan.
“Kami menilai Gus Irfan Yusuf gagal menjalankan amanah. Banyak persoalan yang dibiarkan dan justru merugikan jamaah. Kalau beliau punya integritas, seharusnya mundur. Kalau tidak, Presiden harus segera mencopotnya,” tegas Nu’man.
MPH juga menyoroti dua perusahaan penyedia layanan haji Albait Guest dan Rakeen Mashariq yang dianggap paling bermasalah tahun ini. Kedua syarikah tersebut dinilai gagal menyediakan fasilitas layak bagi jamaah Indonesia.
Karena itu, MPH bersama HMI dan Aliansi Mahasiswa se-Jakarta menuntut pemerintah segera membatalkan kontrak kerja sama dengan kedua perusahaan tersebut.
“Dua syarikah itu jelas tidak profesional. Mereka gagal memberikan layanan dasar kepada jamaah. Pemerintah jangan tutup mata, hentikan kerja samanya sebelum kerugian makin besar,” ujar Nu’man.
Nada tegas juga datang dari Dede Irawan, Dewan Pembina MPH, dan Ali Loilatu, Ketua HMI Cabang Jakarta Raya. Keduanya menuding Kementerian Haji sebagai kementerian “termuda tapi paling bobrok” dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.
“Menteri dan Wamen Haji harus dipecat! Mereka tidak peka terhadap kritik publik, malah bersikap arogan dan sok berkuasa,” tegas Dede dan Ali dalam pernyataan bersama.
Dede bahkan menyindir Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar sebagai pejabat yang “lebih sibuk tampil di media ketimbang bekerja”.
“Dahnil ini Wamen rasa Menteri. Banyak bicara, tapi nihil solusi. Kami mendesak Presiden untuk mencopot dua-duanya sekaligus, karena sama-sama gagal,” lanjut Dede.
Ketua HMI Jakarta Raya, Ali Loilatu, menegaskan aksi ini bukan sekadar protes emosional, tetapi panggilan moral demi memperjuangkan hak jamaah haji Indonesia.
“Kami berharap Bapak Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Ini bukan soal politik, tapi soal keummatan. Kasus Albait Guest dan Rakeen Mashariq adalah bukti kegagalan total pengawasan Kementerian Haji. Kalau dibiarkan, jamaah akan terus jadi korban,” ujar Ali.
Ali menegaskan, mahasiswa dan masyarakat tidak akan berhenti bersuara sebelum Presiden menindak tegas dua pejabat utama kementerian tersebut.
Empat Tuntutan Aksi 29 Oktober 2025
1. Mendesak Presiden RI untuk mencopot Gus Irfan Yusuf dari jabatan Menteri Haji dan Umroh.
2. Menuntut pembatalan kerja sama dengan dua syarikah bermasalah: Albait Guest dan Rakeen Mashariq.
3. Mendesak Gus Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar agar mundur atau dicopot karena gagal menjalankan tugas.
4. Meminta DPR RI Komisi VIII segera melakukan evaluasi terbuka dan transparan terhadap Kementerian Haji dan Umroh.
MPH menegaskan, aksi ini merupakan gerakan moral, bukan kepentingan politik. Tujuannya menuntut transparansi, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji agar jamaah Indonesia tidak lagi menjadi korban dari sistem bobrok dan pejabat yang abai.
“Kami akan terus bersuara sampai pemerintah serius menindaklanjuti tuntutan ini. Jangan biarkan ibadah suci haji ternodai oleh kelalaian dan keserakahan,” tutup Nu’man Fauzi. (dpw)
