BOJONEGORO – Sebanyak 60 pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan dalam acara yang berlangsung khidmat di Pendopo Malowopati, Senin (27/10/2025).
Acara pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, didampingi Wakil Bupati, Nurul Azizah, serta disaksikan oleh jajaran Forkopimda Bojonegoro, tokoh PPDI Jawa Timur, dan berbagai organisasi perangkat desa.
Turut hadir Ketua PPDI Jawa Timur, H. Sutoyo M. Muslih, S.E., M.M., Dr. Budi Irawanto, M.M. selaku Dewan Penasehat PPDI sekaligus mantan Wakil Bupati Bojonegoro, serta perwakilan PPDI dari kabupaten tetangga seperti Tuban, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Blora, dan Madiun.
Hadir pula pimpinan lembaga perbankan, BUMN/BUMD, serta organisasi mitra seperti PKDI, PARDASI, ABPEDNAS, dan FOR SEKDES.
Dalam prosesi pelantikan, Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih menegaskan bahwa PPDI bukan sekadar organisasi profesi, tetapi wadah perjuangan dan pengabdian seluruh perangkat desa.
“PPDI hadir untuk membangun jejaring dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Bojonegoro dengan 28 kecamatannya punya potensi besar dan strategis. Kami melihat kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wabup Nurul Azizah menunjukkan kepedulian nyata terhadap kemajuan desa,” ujarnya.
Ia berpesan agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan tanggung jawab dan semangat kolaborasi, demi kemajuan perangkat desa dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Dr. Agung Subagyo, S.STP, M.Si, mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menyampaikan bahwa desa merupakan garda terdepan pemerintahan daerah.
Menurutnya, profesionalisme perangkat desa adalah kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
“PPDI harus menjadi rumah besar bagi perangkat desa untuk memperjuangkan kesejahteraan dan meningkatkan kapasitas. Pemprov Jatim terus mendorong peningkatan kompetensi digital, kesejahteraan, serta inovasi pelayanan berbasis teknologi,” jelasnya.
Dr. Agung juga menegaskan pentingnya menjaga integritas, inovasi, dan semangat gotong royong agar desa mampu mandiri dan berdaya saing.
“Jika desa kuat, maka kabupaten akan kuat. Kabupaten kuat, provinsi kokoh. Dan jika Jawa Timur berdaya, maka Indonesia pun maju,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat desa untuk membangun desa yang berdaya dan sejahtera.
“Apapun organisasinya, semua harus bersinergi dan berkolaborasi. PPDI memiliki peran strategis dalam mendukung kepala desa memperkuat pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya profesionalisme perangkat desa dalam menjaga validitas data masyarakat. Data yang akurat, kata Bupati, adalah dasar utama penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan di akar rumput. Jangan sampai program pemerintah salah sasaran karena kesalahan data,” pungkasnya.
Melalui pengukuhan ini, PPDI Bojonegoro periode 2025–2030 diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat) tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Semangat baru ini menjadi simbol tekad bersama menuju visi “Desa Kuat, Bojonegoro Hebat, Jawa Timur Maju” — di mana desa menjadi pusat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (pro/aj)
