BOJONEGORO – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam menekan angka kemiskinan mulai membuahkan hasil nyata. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, periode 2024 hingga September 2025 menunjukkan penurunan signifikan jumlah warga miskin sebanyak 2.430 jiwa.
Persentase penduduk miskin kini turun menjadi 11,49 persen, dari sebelumnya 11,69 persen. Angka ini menandai kemajuan nyata dari tahun 2023 yang masih berada di level 12,18 persen atau sekitar 153.250 jiwa. Kini, jumlah warga miskin Bojonegoro tercatat sekitar 144.900 jiwa.
Capaian tersebut tidak lepas dari strategi dan program unggulan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah, yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, infrastruktur, dan pendidikan.
Salah satu program inovatif Pemkab Bojonegoro yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat adalah Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).
Program yang digulirkan pada tahun anggaran 2025 ini menyasar 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahap awal. Menariknya, dalam perubahan anggaran (P-APBD) 2025, jumlah penerima akan diperluas agar lebih banyak keluarga yang merasakan manfaatnya.
Secara riil, 70 hingga 90 persen peserta program GAYATRI telah berhasil berproduksi, dengan rata-rata keuntungan Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu per bulan. Tambahan pendapatan ini menjadi sumber ekonomi baru bagi keluarga miskin, yang diharapkan mampu keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.
Selain GAYATRI, Pemkab juga mengembangkan program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA). Program ini menyasar 415 KPM pada tahun 2025, dan akan terus dilanjutkan hingga tahun 2026 untuk 335 KPM tambahan, sehingga total penerima mencapai 750 keluarga dalam dua tahun.
Sementara itu, Program Domba Kesejahteraan yang dimulai pada tahun 2023 juga mencatat hasil positif. Tahun pertama, program ini menyentuh 160 kepala keluarga (KK) dengan anggaran Rp 1,192 miliar.
Pada tahun 2024, penerima meningkat menjadi 1.160 KK dengan alokasi dana Rp 7,023 miliar.
Total hingga saat ini, Pemkab telah menyalurkan 1.320 pasang domba (2.640 ekor) kepada masyarakat, dan populasi ternak tersebut kini berkembang pesat menjadi 3.070 ekor domba.
Tak hanya fokus pada sektor ekonomi, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui program beasiswa pendidikan dan pembangunan infrastruktur merata.
Untuk bidang pendidikan, tahun 2025 Pemkab menyalurkan berbagai jenis beasiswa seperti Scientist dan Sepuluh Sarjana per Desa, dengan total ribuan penerima.
Tahap 1A: 270 penerima beasiswa Scientist dan 1.978 penerima Sepuluh Sarjana per Desa.
Tahap 1B: 38 penerima lanjutan Scientist, 168 penerima lanjutan Sepuluh Sarjana per Desa, serta penerima baru masing-masing 73 (Scientist) dan 721 (Sepuluh Sarjana per Desa).
Tahap 2A: direncanakan untuk 287 penerima Scientist dan 2.633 penerima Sepuluh Sarjana per Desa.
Langkah ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi cerdas dan berdaya saing tinggi, yang kelak dapat memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp 757 miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Dana ini diarahkan langsung ke desa-desa untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan membuka konektivitas antar wilayah.
Saat ini, program BKKD masih dalam tahap verifikasi dokumen, namun diyakini akan berdampak besar terhadap penguatan ekonomi perdesaan dan percepatan penurunan angka kemiskinan.
Untuk memperkuat arah kebijakan, Pemkab Bojonegoro memiliki empat strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi kantong-kantong kemiskinan, Memperkuat sinergi antarprogram penanggulangan kemiskinan.
Dengan berbagai upaya terpadu ini, Bojonegoro semakin mantap menuju daerah bebas kemiskinan ekstrem, sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. (aj)
