BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro semakin serius menggarap pembangunan desa. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMPR), digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) Tahun Anggaran P-APBD 2025.
Acara yang berlangsung di Ruang Angling Dharmo ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, pada Jumat (19/9/2025).
Bimtek dijadwalkan selama dua hari, yakni Jumat (19/9) dan Senin (22/9/2025), dengan total 960 peserta yang terdiri dari kepala desa dan perangkat dari lebih 300 desa penerima bantuan keuangan.
Kepala Dinas PU BMPR Bojonegoro, Chusaifi Ivan Rachmanto, dalam laporannya menyebut Bimtek kali ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Anggota Komisi D DPRD Bojonegoro, BPKAD, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda, hingga DPD IALKI Surabaya.
Tahun 2025, Pemkab Bojonegoro menyiapkan Rp 840 miliar khusus untuk program pembangunan jalan dan jembatan desa.
Anggaran jumbo ini diharapkan mampu mempercepat konektivitas antar wilayah serta mendukung roda perekonomian masyarakat pedesaan.
Dalam arahannya, Wabup Nurul Azizah menekankan agar bantuan ini benar-benar digunakan secara tepat sasaran.
Ia menyebut Pemkab telah melakukan evaluasi, dengan meniadakan kegiatan OPD yang kurang bermanfaat bagi masyarakat, lalu mengalihkannya untuk memperkuat pembangunan desa.
“Kami berharap BKKD 2025 ini tidak ada yang terlewat, sehingga tidak perlu mengulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Dana ini amanah besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Nurul.
Nurul juga berpesan agar para kepala desa serius mengikuti bimtek, menyerap ilmu yang diberikan, dan menerapkannya di wilayah masing-masing.
“Bantuan ini harus dipandang sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan infrastruktur sekaligus kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.
Melalui Bimtek ini, Pemkab Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya, pembangunan desa harus terencana, terukur, dan berpihak kepada masyarakat. (Pro/aj)
