Beranda Daerah Bojonegoro Genjot Pembangunan Desa, 80 ples 336 Desa Jadi Penerima BKK Tahun...

Bojonegoro Genjot Pembangunan Desa, 80 ples 336 Desa Jadi Penerima BKK Tahun 2025

B4fe4ca8 ce9e 4c8a 9952 5840f57cfa16

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun anggaran 2025.

Jika pada APBD induk hanya 80 desa yang menerima, maka pada Perubahan APBD (P-APBD) 2025 jumlah penerima melonjak drastis menjadi 336 desa.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bojonegoro, Nur Sujito, memaparkan bahwa perluasan penerima BKK ini diikuti dengan penguatan tata kelola.

Sosialisasi yang digelar pada Jumat (12/9/2025) menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah desa memahami mekanisme program secara detail.

Menurut Nur Sujito, tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman teknis kepada para kepala desa dan perangkat desa. Mulai dari tata cara pengelolaan, mekanisme pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan BKK Desa.

“BKK Desa tidak hanya soal penyaluran dana, tapi juga bagaimana pengelolaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Karena itu, desa harus benar-benar paham aturan mainnya,” jelas Nur Sujito.

Dengan sistem swakelola, pelaksanaan BKK Desa juga melibatkan tenaga kerja berbasis padat karya, sehingga manfaatnya bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Proses pengadaan material pun dilakukan melalui lelang di tingkat desa agar akuntabilitas tetap terjaga.

Selain itu, program BKK Desa 2025 juga menekankan pentingnya transparansi. Pemkab Bojonegoro ingin memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

BKAD menilai sosialisasi ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan teknis maupun penyalahgunaan anggaran.

Para kepala desa pun didorong untuk berani berkonsultasi jika ada hal-hal yang meragukan terkait pengelolaan dana.

Dengan adanya 336 desa penerima BKK di P-APBD 2025, Pemkab Bojonegoro berharap percepatan pembangunan desa bisa lebih merata.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal agar program tidak hanya sekadar terlaksana, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. (aj)