BOJONEGORO – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Bojonegoro Melawan (ABM) turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Rabu sore (3/9/2025).
Dengan berbekal poster, dan pengeras suara, mereka menyuarakan sembilan tuntutan.
Aksi yang berlangsung sore itu sempat memantik perhatian warga yang melintas. Para demonstran berorasi lantang, mengkritisi kebijakan pemerintah pusat hingga pejabat negara yang dinilai terlalu menikmati hak istimewa, sementara rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Dalam pernyataan sikapnya, ABM menyampaikan sembilan poin tuntutan utama, antara lain:
1. Menghapus hak istimewa dan memangkas gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat lembaga non-kementerian, hingga jajaran komisaris dan direktur BUMN. Pemangkasan itu, menurut mereka, harus dialihkan untuk pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta peningkatan kesejahteraan buruh dan masyarakat.
2. Memotong anggaran kementerian dan lembaga yang dinilai tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat, termasuk Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BIN, DPR, hingga MPR. Dana tersebut diusulkan dialihkan untuk kebutuhan rakyat.
3. Menaikkan upah buruh dan menurunkan pajak bagi rakyat kecil, serta menerapkan pajak progresif lebih tinggi untuk perusahaan besar, perbankan, dan konglomerat.
4. Membebaskan rekan mereka yang ditahan tanpa syarat.
5. Menangkap, mengadili, dan memenjarakan aparat yang terbukti melakukan pelanggaran HAM.
6. Mengurangi anggaran kepolisian dan melucuti apa yang mereka sebut alat represi rezim.
7. Menuntut agar militer kembali ke barak dan tidak ikut campur dalam urusan sipil.
8. Menyita seluruh harta koruptor dan konglomerat untuk dikembalikan kepada negara demi kepentingan rakyat.
9. Menghukum para pengemplang pajak dan mengalihkan dana tersebut bagi pendidikan gratis, kesehatan, serta kesejahteraan buruh dan masyarakat.
Dalam orasinya mereka menyebut, ketidakadilan sosial semakin terasa di tengah rakyat kecil. Menurutnya, pejabat dan elite politik masih menikmati fasilitas berlebihan, sementara masyarakat dipaksa menanggung beban ekonomi melalui pajak dan harga kebutuhan yang terus melambung.
“Hapus hak istimewa pejabat, naikan kesejahteraan rakyat,” teriak salah satu orator.
Meski berlangsung dengan suara lantang dan penuh kritik dan juga ada aksi treatikalnya demontrasi berjalan tertib.
Puluhan aparat kepolisian tampak berjaga mengawal jalannya aksi hingga massa membubarkan diri. (aj)
