JAKARTA – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kembali mengingatkan publik tentang jurang ketidakadilan sosial di Indonesia.
Dalam pernyataannya pada Rabu (20/8/2025), ia mengutip laporan media internasional BBC yang menyebutkan bahwa anggota DPR RI menerima penghasilan fantastis, mencapai Rp154 juta per bulan.
“Jika dihitung, penghasilan itu setara lebih dari Rp3 juta per hari,” ujar Said Iqbal.
Menurutnya, jumlah tersebut sangat timpang bila dibandingkan dengan kondisi buruh, pekerja sektor informal, hingga pengemudi ojek online yang berjuang keras setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
Said Iqbal memaparkan, dari Rp154 juta penghasilan bulanan anggota DPR, Rp50 juta di antaranya berasal dari tunjangan perumahan, sementara gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan mencapai Rp54 juta. Sisanya berasal dari berbagai fasilitas lain yang melekat.
“Bandingkan dengan buruh outsourcing atau kontrak di Jakarta. Dengan upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan, mereka hanya mengantongi Rp170 ribu per hari. Itu pun jika bekerja penuh 30 hari,” tegasnya.
Kesenjangan semakin mencolok pada pekerja informal. Banyak buruh di koperasi, yayasan, maupun sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan sekitar Rp50 ribu per hari.
“Lebih parah lagi, pengemudi ojek online yang kini jumlahnya makin banyak, rata-rata hanya memperoleh Rp600 ribu per bulan, alias Rp20 ribu per hari. Bandingkan: DPR Rp3 juta per hari, ojol Rp20 ribu. Ini ironi bangsa kita,” kata Said.
Selain ketimpangan upah, Said Iqbal juga menyoroti sistem kerja yang semakin eksploitatif. Outsourcing dan pola kemitraan membuat pekerja mudah di PHK tanpa perlindungan sosial. Daya beli masyarakat pun kian tertekan akibat rendahnya upah dan tingginya biaya hidup.
Ironisnya, lanjut Said Iqbal, para anggota DPR hanya dengan masa jabatan lima tahun sudah berhak menikmati uang pensiun seumur hidup. Sementara buruh yang telah bekerja puluhan tahun tetap hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian.
“Buruh yang bekerja siang malam, menopang roda ekonomi bangsa, justru hidup dalam kerentanan. Sementara wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat malah hidup penuh fasilitas. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat,” tutupnya. (Dms)
