BOJONEGORO – Rencana pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro senilai lebih dari Rp2,6 miliar menuai sorotan publik. Namun pihak legislatif menepis anggapan miring tersebut. Mereka menegaskan ini bukan soal kemewahan, tapi efisiensi dan urgensi kerja.
Pengadaan kendaraan ini masuk dalam paket belanja kendaraan dinas Pemkab Bojonegoro tahun anggaran 2025 dengan total anggaran mencapai Rp7,09 miliar.
Meski angkanya mencolok, DPRD memastikan semua dilakukan sesuai aturan dan atas dasar kebutuhan nyata.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sahudi, mengungkap kondisi mengenaskan mobil dinas lama yang sudah digunakan sejak 2018.
Tak sedikit dari armada tersebut mengalami kerusakan parah, dari mesin yang ngos-ngosan hingga knalpot yang menghembuskan asap pekat.
“Kalau dipakai ke luar kota seperti Jakarta, kadang hanya bisa ngebut 60 km/jam. Belum lagi mogok di tengah jalan. Sangat tidak efisien,” ujar Sahudi, Selasa (22/07/2025).
Menurutnya, Bojonegoro termasuk salah satu kabupaten yang tertinggal dalam hal pembaruan kendaraan dinas, jika dibandingkan daerah tetangga seperti Tuban, Lamongan, atau Gresik yang sudah lebih dulu mengganti mobil dinas mereka.
Pengadaan mobil dinas ini menggunakan Innova Zenix dengan kapasitas 2200 cc untuk wakil ketua dan 2500 cc untuk ketua DPRD. Pemilihan tersebut diklaim sudah melalui proses kajian teknis serta menyesuaikan dengan regulasi dalam Perpres No. 16 Tahun 2018.
“Kami bisa saja pilih mobil mewah, tapi kami tidak. Ini murni kendaraan fungsional. Sesuai kebutuhan kerja, bukan untuk gaya-gayaan,” tegas Sahudi.
Faktor lain yang mendasari pengadaan ini adalah tingginya biaya perawatan mobil lama, yang justru menguras anggaran tanpa hasil optimal.
Bahkan sempat muncul wacana menggunakan mobil pribadi, tapi langsung terbentur aturan dan kendala teknis di lapangan, salah satunya kebijakan ganjil-genap di Jakarta.
“Kalau mogok di tengah tugas atau gagal hadir di rapat penting, yang rugi bukan kami pribadi, tapi institusi dan masyarakat,” tambahnya.
Sekretariat DPRD menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan tidak akan mengganggu anggaran sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kami terbuka terhadap kritik, tapi publik juga perlu tahu gambaran utuhnya. Ini langkah strategis, bukan pemborosan,” jelas pejabat Sekwan DPRD Bojonegoro.
Pengadaan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar belanja barang. Tujuannya adalah menjamin kelancaran tugas legislatif demi pelayanan publik yang maksimal. (aj)
