BOJONEGORO – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 kembali menghangat. Dalam rapat yang digelar di Ruang Komisi A DPRD Bojonegoro, Rabu (16/7/2025), para wakil rakyat dan jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saling lempar gagasan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah OPD hadir menyampaikan berbagai usulan anggaran, mulai dari kebutuhan internal hingga penguatan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu yang menarik perhatian datang dari Bagian Administrasi Pembangunan yang menyampaikan rencana kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, menyusul studi tiru sebelumnya ke Kota Pekalongan.
“Kunjungan ke Banyuwangi ini bertujuan mengambil inspirasi standar pembangunan. Kami menunggu persetujuan nota dinas dari Bupati. Kalau disetujui, kami akan menggandeng BPKAD,” ujar perwakilan administrasi pembangunan.
Tak hanya soal rencana kunjungan, OPD tersebut juga menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas telah mengalami penambahan, dan berharap dukungan penuh dari DPRD agar bisa direalisasikan dalam P-APBD 2025.
Sementara itu, Bagian Pemerintahan menyoroti berbagai kebutuhan teknis, seperti penyelesaian sengketa batas wilayah di lima kecamatan, sosialisasi standar pelayanan minimal (SPM), serta pembiayaan honorarium kegiatan, konsumsi, hingga kebutuhan atribut seperti spanduk.
Menariknya, sistem evaluasi kegiatan kini dilakukan per 6 bulan, berbeda dengan sistem sebelumnya yang setiap 4 bulan sekali.
Perubahan ini diharapkan memberi ruang perencanaan yang lebih matang dan akurat.
“Kami mohon dukungan anggaran yang memadai agar seluruh kegiatan bisa berjalan maksimal,” ucap perwakilan bagian pemerintahan.
Merespon semua usulan yang masuk, Sudiyono, pimpinan rapat dari Komisi A DPRD Bojonegoro, menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat dan terarah.
Ia juga menekankan pentingnya studi komparasi ke daerah lain sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kami mempertimbangkan Surakarta dan Semarang sebagai lokasi studi banding. Tapi hanya satu yang akan dipilih, yang paling relevan dengan kebutuhan Bojonegoro,” jelasnya.
Sudiyono pun mengusulkan agar anggaran perjalanan dinas dan kegiatan strategis lainnya mendapatkan alokasi khusus, demi menunjang efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“DPRD siap mengawal anggaran sepanjang itu menyatu dengan aspirasi rakyat dan sejalan dengan visi daerah,” pungkasnya. (aj)
