BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus meneguhkan komitmennya dalam membangun desa yang mandiri, partisipatif, dan akuntabel.
Salah satu langkah nyatanya adalah dengan menggelar pembinaan dan penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bojonegoro yang dipusatkan di Pendopo Malowopati, Rabu (16/7/2025).
Tak hanya pembinaan, agenda ini juga dirangkai dengan pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Abpednas Bojonegoro periode 2025–2030, dengan Abdul Jamal sebagai ketua terpilih.
Pelantikan ini jadi momen penting untuk mendorong kolaborasi lebih solid antara BPD dan pemerintah desa.
“Kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa menjadi kunci terciptanya desa yang maju dan transparan. Kata kuncinya: komunikasi,” tegas Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat membuka acara.
Bupati Wahono menekankan bahwa BPD bukan sekadar pengawas desa, tetapi mitra strategis dalam menyusun peraturan desa dan arah pembangunan lokal.
Ia berharap Abpednas menjadi wadah yang memperkuat peran BPD agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
“Selamat kepada pengurus baru. Semoga amanah dan mampu membawa BPD Bojonegoro jadi contoh nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Nurul Azizah menyoroti pentingnya pembaruan data secara rutin. Ia mendorong BPD terlibat aktif dalam pemetaan kondisi sosial desa, seperti data kemiskinan, stunting, pengangguran, lansia sebatang kara, anak putus sekolah, dan rumah tak layak huni.
“Ada tiga pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama: menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan IPM, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Nurul juga meminta setiap desa aktif mendata pelaku UMKM, petani penggarap, serta penerima manfaat bantuan sosial, agar program Pemkab benar-benar tepat sasaran.
Ketua DPD Abpednas Jawa Timur, Badrul Amali, mengapresiasi langkah progresif Pemkab Bojonegoro. Ia berharap Abpednas Bojonegoro mampu memperkuat posisi BPD sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bermartabat dan berkeadilan sosial.
“Abpednas harus jadi rumah besar bagi seluruh BPD di Bojonegoro. Tempat berjuang, berdiskusi, dan membangun masa depan desa,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Machmuddin, menyampaikan bahwa acara ini diikuti oleh seluruh anggota BPD dari 419 desa, 28 kecamatan, dan 14 OPD terkait.
Materi pembinaan disampaikan oleh berbagai narasumber penting diantaranya, Wakil Bupati tentang sinergi BPD dan Pemkab, DPRD Bojonegoro soal penjaringan aspirasi masyarakat, DPMD terkait pengawasan dan pelaporan kinerja BPD.
“Kami ingin BPD semakin kuat, paham regulasi, aktif menyerap aspirasi, dan profesional dalam bekerja,” tutup Machmuddin. (aj)
