TUBAN – Aroma pelanggaran kian menyengat di SPBU 54-623-19 Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Solar subsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor prioritas, justru dijual bebas ke para pengepul liar dengan menggunakan jerigen besi ukuran besar, tanpa ada pengawasan atau tindakan dari aparat penegak hukum setempat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik kotor ini sudah berlangsung lama dan terjadi setiap hari, baik siang maupun malam.
Salah satu warga sekitar, sebut saja Bambang (nama disamarkan), mengungkapkan keprihatinannya.
“Sudah bukan rahasia lagi kalau di SPBU itu banyak yang ngisi solar pakai jirigen besi. Satu orang bisa bawa 3 jirigen besar, isinya kira-kira 35 liter tiap jirigen. Itu siang bolong, malam juga jalan terus,” ungkapnya, Selasa (15/7/2025).
Menurut Bambang, bukan hanya satu atau dua orang. Setiap hari ada 3 hingga 5 orang berbeda yang silih berganti datang membawa wadah besi besar untuk menguras BBM bersubsidi jenis solar. Ironisnya, aktivitas ilegal ini berlangsung terang-terangan, tanpa rasa takut akan ditindak.
“Kalau masyarakat biasa antri beli solar, yang pakai jerigen malah bebas keluar-masuk. Kita jadi curiga, ini ada pembiaran atau ada yang bermain di balik layar,” tambahnya dengan nada kesal.
Warga menduga ada pembiaran sistemik yang membuat praktik semacam ini tumbuh subur. Apalagi hingga kini belum tampak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun pengawasan dari instansi terkait seperti Pertamina dan Dinas Perdagangan.
Solar subsidi merupakan jenis BBM yang diberikan dengan dana negara agar bisa dijangkau masyarakat luas, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Namun praktik yang terjadi di SPBU Sendangrejo justru membajak hak rakyat demi keuntungan pribadi.
“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi jaringan penimbunan atau pengoplosan solar untuk dijual lagi ke industri. Rakyat kecil yang butuh justru susah dapat,” ujar Yanto, warga lain yang juga menyoroti dampak dari distribusi solar ilegal ini.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas distribusi BBM subsidi di daerah.
Publik kini menanti, apakah aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Tuban akan bertindak atau justru memilih diam dan membiarkan perampokan subsidi negara terus berjalan. (aj)
