BOJONEGORO – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 berlangsung dengan penuh dinamika, Rabu (9/7/2025).
Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (PAN BNR) melalui juru bicaranya, Choirul Anam, menyampaikan pandangan umum yang sarat kritik konstruktif sekaligus apresiasi terhadap upaya Pemkab.
Diawali dengan doa, puji syukur serta penghormatan kepada seluruh unsur Forkopimda dan peserta rapat, Fraksi PAN BNR menekankan pentingnya keimanan dan integritas dalam mengelola amanah rakyat.
Dalam paparannya, Fraksi PAN BNR mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro meski mencatat bahwa kenaikan tersebut masih berada dalam level konservatif.
“Kami optimis ke depan PAD akan terus meningkat dengan telah ditetapkannya Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, kami mendorong Pemkab untuk memaksimalkan potensi serta mengejar objek pajak dan retribusi baru,” tegas Choirul Anam.
PAN BNR juga menyoroti dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, dengan meminta OPD terkait untuk lebih aktif dalam membangun komunikasi dan koordinasi agar aliran dana tetap stabil dan tidak mengalami penurunan signifikan.
Politisi asal Kecamatan Kedungadem itu memaparkan, terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diprediksi masih cukup besar pada 2025, Fraksi PAN BNR menyatakan penerimaannya. Namun mereka meminta agar tahun 2026 dijadikan momen akselerasi dalam merealisasikan program-program prioritas bupati.
Dalam hal belanja daerah, fraksi ini menaruh harapan besar agar belanja yang tergolong tinggi dapat berdampak langsung pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro.
Salah satu program strategis Bupati yang disorot oleh PAN BNR adalah Program GAYATRI, yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan.
“Kami mengapresiasi keberanian Bupati meluncurkan Program GAYATRI. Namun kami mendesak agar pelaksanaannya lebih cepat dan merata agar dampaknya segera dirasakan masyarakat luas,” ujar jubir PAN BNR.
Fraksi PAN BNR juga memberikan dukungan penuh terhadap pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang dianggap bisa mempercepat penyelesaian infrastruktur desa. Namun, mereka menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan agar tidak terjadi penyimpangan hukum.
Di akhir pandangan umumnya, PAN BNR menyoroti rendahnya serapan anggaran tahun 2025. Mereka memahami hal ini sebagai dampak dari pergantian kepala daerah yang membutuhkan waktu untuk sinkronisasi program prioritas dan janji politik kepala daerah baru.
Rapat paripurna ditutup dengan pernyataan penuh harapan dari Fraksi PAN BNR dan berharap semua pihak dapat bekerja maksimal. (aj)
