GRESIK – Kabar gembira datang bagi ribuan warga Gresik yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi memfinalisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk tahun 2025.
Acara finalisasi data tersebut digelar di Hotel Santika Gresik, Rabu (25/6/2025), dan melibatkan seluruh Kasi Kesra kecamatan serta Koordinator Pendamping PKH se-Kabupaten Gresik.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa keberhasilan program sosial sangat bergantung pada ketepatan dan kejujuran dalam pendataan.
“Kalau datanya tidak valid, maka kemiskinan akan terus jadi masalah. Kita tidak bisa asal-asalan,” tegasnya.
Program BLT DBHCHT 2025 ini menyasar 3.085 warga yang belum pernah menerima bantuan apapun, terutama lansia dan penyandang disabilitas. Untuk menjamin transparansi, penyaluran bantuan akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Selain membahas penyaluran BLT, Wabup Alif juga meminta seluruh Kasi Kesra segera melakukan verifikasi terhadap sekitar 13.000 warga yang status BPJS-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat karena tidak masuk data kemiskinan.
“Jangan tunggu-tunggu. Segera cek data di lapangan dan ajukan mereka untuk masuk ke data kemiskinan. Ini penting untuk reaktivasi BPJS mereka,” tegas Wabup.
Wabup juga menegaskan bahwa ke depan, semua bentuk bantuan mulai dari BLT, pelatihan kerja, hingga program pemberdayaan ekonomi hanya akan diberikan berdasarkan data kemiskinan resmi.
“Tidak boleh lagi ada politik suka atau tidak suka dalam pendataan. Yang berhak harus dibantu. Titik,” katanya tegas.
Finalisasi ini bukan sekadar rapat administratif, tetapi menyangkut nasib dan hak hidup warga yang paling rentan. Melalui pendataan yang jujur, Pemkab Gresik ingin memastikan tak ada warga layak bantu yang justru tertinggal.
Karena pada akhirnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal angka. Tapi tentang kepedulian dan tanggung jawab bersama. (Fs)
