BOJONEGORO – Harapan masyarakat Bojonegoro untuk mendapatkan hasil pembangunan yang nyata dari pemerintah daerah semakin terbuka lebar. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang fokus membahas postur pendapatan daerah tahun anggaran 2025, pada Rabu (25/6/2025).
Ketua Banggar DPRD Bojonegoro, Sahudi, menyampaikan kepada awak media bahwa pembahasan kali ini sangat penting, karena menyangkut arah dan kekuatan anggaran yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Hari ini kami fokus membahas sisi pendapatan daerah. Karena dari sini kita bisa melihat bagaimana peluang pembangunan ke depan. Kabar baiknya, ada peningkatan pendapatan, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang saat ini sudah tersalur sekitar 47 persen,” terang Sahudi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak boleh hanya jadi angka di atas kertas. Harus diwujudkan dalam bentuk program nyata yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga peningkatan kesejahteraan.
“Rakyat menunggu hasil dari pendapatan daerah ini. Maka tugas kami adalah memastikan agar itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bermanfaat dan bisa dirasakan langsung,” imbuhnya.
Rapat hari ini membahas khusus sisi pendapatan, sementara pada hari berikutnya dijadwalkan pembahasan sisi belanja. Kombinasi dua sisi ini akan menentukan arah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Bojonegoro 2025.
Di sisi lain, Sahudi juga menyoroti soal serapan anggaran yang masih rendah, yakni baru mencapai sekitar 20 persen.
Menurutnya, hal ini bukan sesuatu yang buruk, melainkan bagian dari proses masa transisi pemerintahan dan penyesuaian program kerja.
“Memang serapan masih rendah, tapi ini wajar. Di tahun 2024 pun serapannya hampir sama. Namun ini jadi evaluasi penting, agar ke depan tidak terulang,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, bahwa pengalaman ini akan dijadikan cermin untuk menyusun langkah strategis di tahun-tahun berikutnya, terutama menghadapi tahun anggaran 2026.
“Tahun 2025 ini kami jadikan pembelajaran. Harapannya, di 2026 nanti, pelaksanaan program dan penyerapan anggaran akan lebih tertata dan maksimal,” ucap Sahudi. (aj)
