BOJONEGORO – Aroma tak sedap menyelimuti proses seleksi perangkat desa di Desa Pragelan, Kecamatan Gondang. Pasalnya, anak Kepala Desa Pragelan, Areza Ade Nugraha, dinyatakan sebagai pemenang seleksi Kepala Dusun Randupitu meski hanya meraih nilai 59 dari 100. Dugaan kecurangan pun langsung mencuat ke permukaan.
Yang lebih mengejutkan, kabar kemenangan Areza sudah santer terdengar bahkan sebelum ujian berlangsung. Nama putra dari Kades Pragelan, Rumiati, disebut-sebut akan “dimenangkan”, membuat warga menilai proses ini hanyalah formalitas yang sudah diatur sejak awal.
Panasnya isu ini makin membara karena Universitas Wisnuwardhana Malang yang digandeng sebagai penyusun dan pelaksana ujian dituding hanya memberi “stempel” pada proses yang tidak transparan.
Saat dikonfirmasi, Ketua Tim Pelaksana Teknis dari pihak kampus, Dr. Ir. Sunyoto, ST., MT, justru menyampaikan bahwa proses seleksi sudah dilakukan secara transparan. Namun alih-alih meredam, pernyataan tersebut malah membuat publik makin curiga.
“Wajar kalau ada yang menduga. Tapi kami sudah melaksanakan setransparan mungkin,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Ketika ditanya soal kemungkinan kebocoran soal, pihak kampus hanya menjawab bahwa MoU kerja sama cukup sebagai jaminan integritas. Sayangnya, masyarakat butuh lebih dari sekadar perjanjian di atas kertas.
Beberapa peserta ujian mengaku kecewa dan bingung dengan hasil akhir. Nilai Areza yang jauh lebih tinggi dari peserta lain tidak mencerminkan kemampuan riil, apalagi melihat reputasinya sebelum ujian berlangsung.
“Transparansi yang mereka klaim itu cuma tameng. Kayaknya memang sudah diatur sejak awal,” ujar salah satu peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini dinilai mencoreng dunia pendidikan, karena lembaga akademik yang seharusnya menjadi simbol objektivitas justru diduga terlibat dalam praktik nepotisme.
Kini, warga mendesak agar ada langkah hukum dan investigasi mendalam atas proses seleksi ini. Jika dibiarkan, praktik seperti ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di tingkat desa.
Dengan sorotan yang semakin tajam, publik berharap pihak berwenang tidak tinggal diam. Karena demokrasi tidak bisa berjalan dengan sehat jika disetir oleh kekuasaan dan kepentingan keluarga. (Er)
