BOJONEGORO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melindungi warganya dari risiko kerja patut diacungi jempol. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 197.893 warga telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah besar untuk memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja rentan.
Momen haru terjadi pada Selasa (20/5/2025), ketika 9 ahli waris menerima santunan secara langsung dari Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jl Veteran No. 81. Salah satunya adalah Saripah, warga Desa Megale, Kecamatan Kedungadem.
“Suami saya meninggal tersambar petir saat panen padi. Alhamdulillah, bantuan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp152.500.000 ini sangat membantu, terutama untuk pendidikan anak saya nanti,” ujar Saripah penuh haru.
Santunan tersebut berasal dari program Pemberian Insentif Daerah (PID) yang menyasar para pekerja rentan di sektor informal, seperti petani, linmas, RT/RW, marbot, guru ngaji, hingga kader kesehatan.
Bupati Setyo Wahono menyatakan, bahwa program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memberi rasa aman dan kepastian bagi keluarga yang kehilangan anggota tercinta akibat risiko pekerjaan.
“Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat. Kami berharap bisa terus menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Bupati Wahono.
Tahun 2025, Pemkab Bojonegoro telah menggelontorkan anggaran Rp35 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mencakup berbagai kalangan dari pekerja informal hingga penerima insentif daerah.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Hadi Purnomo, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Bojonegoro yang dinilai memiliki akselerasi luar biasa dalam menjangkau pekerja rentan.
“Hampir 200 ribu peserta dari kalangan rentan telah terkaver. Ini adalah angka yang sangat besar dan patut dijadikan contoh oleh daerah lain,” ungkap Hadi.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat bisa terus diperkuat agar semakin banyak pekerja informal dan rentan di seluruh Indonesia yang bisa merasakan manfaat perlindungan sosial yang layak. (aj)
