BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menguatkan komitmennya dalam mengatasi masalah stunting dengan menyiapkan langkah-langkah strategis yang menyasar hingga ke tingkat desa.
Pada Selasa (29/4/2025), Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat koordinasi di Ruang Partnership, Lantai 4 Gedung Pemkab.
Rapat ini menjadi wadah penting untuk menyatukan visi dan program lintas sektor demi percepatan penanganan stunting secara menyeluruh.
Penjabat Sekretaris Daerah Bojonegoro, Djoko Lukito, menegaskan bahwa stunting bukan sekadar masalah kekurangan gizi.
Dampaknya sangat luas, mulai dari pertumbuhan fisik hingga perkembangan otak anak yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan daya saing generasi masa depan.
Ia juga menyoroti bahwa pola asuh yang kurang tepat turut berkontribusi dalam kasus stunting.
“Kita tidak bisa mengandalkan satu sektor saja. Semua pihak harus berkolaborasi, baik dalam intervensi spesifik seperti pemberian gizi, maupun intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga jaminan sosial,” jelas Djoko.
Ia pun mendorong seluruh jajaran untuk menyusun langkah nyata berdasarkan hasil sosialisasi.
Semua tindakan harus dituangkan dalam petunjuk teknis yang sesuai dengan kondisi lapangan agar implementasinya efektif.
“Forum ini harus menjadi ajang menyusun rencana aksi yang konkret, menyepakati jadwal pelaporan, memetakan kebutuhan dan sumber daya, serta mempererat sinergi antar sektor agar kita bisa menghadirkan solusi terbaik,” ujarnya penuh semangat.
Senada dengan Djoko, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan, mengungkapkan bahwa isu stunting masih menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, percepatan penurunan stunting ditempatkan sebagai pilar pendukung misi pertama, yakni mewujudkan sumber daya manusia Bojonegoro yang unggul, berbudaya, dan berakhlak.
“Komitmen ini sejalan dengan target nasional untuk menekan angka stunting menjadi 14,4% pada 2029. Kita harus pastikan setiap langkah yang diambil bersifat konvergen dan melibatkan semua elemen,” tutur Gunawan.
Dirinya juga menyampaikan tren positif dalam penurunan prevalensi stunting di Bojonegoro berdasarkan data e-PPGBM.
Dari angka 8,76% pada 2018, kini menurun drastis menjadi hanya 2,00% di akhir 2024. Ini menunjukkan hasil nyata dari berbagai intervensi yang telah dijalankan secara konsisten.
Namun demikian, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), tantangan masih ada.
Meski prevalensi stunting sempat meningkat dari 23,9% (2021) menjadi 24,3% (2022), pada tahun 2024 Bojonegoro mencatat penurunan signifikan dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dengan capaian 14,1%.
“Penurunan sekitar 10,2% dalam setahun menunjukkan kita berada di jalur yang tepat. Tapi kerja belum selesai. Kolaborasi semua sektor tetap harus diperkuat,” pungkasnya.
Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, Pemkab Bojonegoro optimistis mampu menghadirkan generasi yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. (aj)
