BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat demi menekan angka perkawinan anak.
Salah satu upaya nyata adalah dukungan terhadap Lokakarya Penyediaan Layanan untuk Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang digagas oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Bojonegoro.
Kegiatan ini digelar pada Rabu (30/4/2025) di Creative Room Gedung Pemkab Bojonegoro.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro, Hernowo Wahyu Utomo, menegaskan bahwa salah satu faktor terbesar penyebab tingginya angka perkawinan anak adalah rendahnya tingkat pendidikan.
Oleh karena itu, Pemkab terus menjalin kemitraan lintas sektor guna menciptakan solusi bersama.
“Kolaborasi ini sangat penting. Kami ingin melibatkan semua pihak untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh,” ujar Hernowo.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Bojonegoro akan memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), hasil kerja sama antara Kementerian P3A, Pemprov Jawa Timur, dan dukungan aktif dari PD ‘Aisyiyah.
Fasilitas ini akan berlokasi di sebelah selatan Gedung Pemkab Bojonegoro.
Tak hanya itu, Hernowo juga menekankan pentingnya pengembangan Forum Anak di sekolah-sekolah sebagai media edukasi efektif melalui pendekatan teman sebaya.
“Pesan dari sesama teman seringkali lebih didengar dan dipahami,” tambahnya.
Ketua PD ‘Aisyiyah Bojonegoro, Zuliyatin Lailiyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program inklusi ‘Aisyiyah untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang dampak perkawinan usia dini.
Ia berharap dukungan ide dan masukan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan optimal.
“Kami membuka ruang kolaborasi demi keberhasilan lokakarya dan program-program lanjutan. Pencegahan stunting juga menjadi bagian dari misi kami, karena banyak kasus stunting berakar dari pernikahan anak,” tuturnya.
Zuliyatin menambahkan, langkah-langkah preventif harus menyasar anak-anak sejak sebelum menikah hingga pasca pernikahan, agar hak-hak mereka tetap terlindungi.
Strategi daerah pun telah disusun bersama Pemkab, OPD terkait, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Harapan kami, dari sinilah lahir perubahan nyata. Bojonegoro yang bahagia dan sejahtera bisa kita capai bersama dengan menurunkan angka perkawinan anak,” pungkasnya.
Inisiatif ini menunjukkan keseriusan Bojonegoro dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak demi masa depan generasi penerus yang lebih cerah. (aj)
