BOJONEGORO – Upaya menjaga bumi tak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Karena itulah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas Bank Sampah, Selasa (22/4/2025) di Ruang Angling Dharma.
Targetnya jelas, membentuk sistem pengelolaan sampah berbasis desa yang aktif dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang hadir secara daring, menegaskan bahwa bicara soal lingkungan tak hanya soal sampah, tapi juga menyangkut kualitas air, udara, dan tata kelola aset.
Ia menyoroti perlunya sinkronisasi antara pemerintah desa dan pengelola bank sampah, khususnya dalam hal administrasi, laporan aset, serta pemanfaatan kendaraan operasional roda tiga yang sempat jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Semua Sekdes harus aktif. Usulan soal honor RT/RW, BKK Desa, hingga APBDes harus nyambung dengan program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan. Termasuk laporan kondisi bank sampah yang harus disampaikan secara transparan dan nyata,” tegas Wabup Nurul.
Bukan hanya sekadar formalitas, Wabup percaya jika desa mau serius merawat lingkungan, dampaknya akan terasa langsung pada kesejahteraan warganya.
“Kalau dikerjakan dengan ikhlas, akan jadi keberkahan buat keluarga masing-masing,” ujarnya menyemangati.
Kepala DLH Bojonegoro, Luluk Alifah, menambahkan bahwa bank sampah bukan sekadar tempat kumpul sampah, tapi solusi konkret untuk memilah dan mengolah sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle.
Semakin sedikit sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), artinya bank sampah bekerja dengan baik.
“Bojonegoro punya 176 bank sampah tersebar di 170 desa di 18 kecamatan. Sayangnya, banyak yang belum optimal. Lewat kegiatan ini, kami ingin menghidupkan kembali semangat pengelolaan lingkungan, dimulai dari desa,” papar Luluk.
Ia juga menekankan pentingnya peran Sekretaris Desa sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat.
Dukungan administratif dari sekdes sangat dibutuhkan agar bank sampah bisa berjalan maksimal.
“Kalau desanya bersih dan lestari, kita sendiri yang akan merasakannya. Mengelola bank sampah itu bukan cuma tugas, tapi ibadah. Amal jariyah yang manfaatnya jangka panjang,” pungkas Luluk.
Pemkab Bojonegoro tak ingin program ini hanya berhenti di seremoni. Mereka ingin desa benar-benar jadi garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (aj)
