LAMONGAN – Sebuah video berdurasi lebih dari empat menit yang beredar luas di media sosial tengah menjadi perbincangan hangat publik.
Sosok dalam video tersebut, seorang pria bernama Mubin, menyampaikan pernyataan kontroversial yang tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dinilai berbahaya bagi prinsip jurnalisme dan keterbukaan informasi publik.
Dalam video itu, Mubin memperkenalkan diri dengan percaya diri, namun tanpa penjelasan yang jelas soal peran atau jabatannya dalam struktur pemerintahan desa.
Ia menyebut laporan media dan LSM sebagai biang keladi terhambatnya pembangunan desa.
Sebuah tuduhan yang tidak hanya menyudutkan peran media, tetapi juga mengaburkan kenyataan bahwa dana publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Lebih jauh, Mubin bahkan menuding aparat penegak hukum terlibat dalam praktik menyimpang.
Dia juga menyerukan aksi turun ke Polres Lamongan pada 25 April mendatang, sebuah ajakan yang lebih bernuansa provokasi ketimbang dialog yang sehat dan solutif.
Pernyataan-pernyataan dalam video tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap peran media dalam demokrasi.
Media bukan penghambat pembangunan, justru sebaliknya media adalah penjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan rakyat.
Ketika anggaran desa berasal dari uang publik, wajar jika pengelolaannya menjadi objek pengawasan dan kritik.
Bila ada pihak yang merasa pemberitaan tidak adil atau menyimpang, jalur hukum terbuka lebar untuk digunakan.
Namun, merendahkan atau mengintimidasi media justru memunculkan kecurigaan publik, apa yang sebenarnya ingin disembunyikan?
Upaya untuk melemahkan suara media adalah ancaman nyata terhadap demokrasi.
Kritik bukan musuh pembangunan, ia adalah mitra yang membantu memastikan setiap langkah pembangunan tetap berada di jalur yang benar.
Kepada siapa pun yang merasa terusik oleh sorotan publik, satu pertanyaan sederhana layak diajukan, jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus gelisah dengan pengawasan. (Red)
