LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai mengarahkan fokus pembangunan jangka menengah pada penguatan sektor perikanan.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah rencana pembangunan cold storage sebagai fasilitas utama dalam menjaga kualitas dan harga hasil tangkapan nelayan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, atau yang akrab disapa Pak Yes, usai rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama DPRD Kabupaten Lamongan di Gedung DPRD, Selasa (16/4/2025).
“Cold storage ini menjadi prioritas dan akan terintegrasi dengan pembangunan pasar ikan baru. Rencananya, lokasinya kami siapkan di kawasan sekitar ringroad,” ujar Pak Yes.
Menurutnya, keberadaan fasilitas ini akan menciptakan sistem distribusi hasil perikanan yang lebih terorganisir dan efisien.
Pemindahan pasar ikan dari lokasi lama ke area yang lebih strategis juga tengah disiapkan.
Selain menunjang kelayakan tata ruang, langkah ini dinilai akan mempermudah akses distribusi ikan segar dari nelayan ke konsumen atau pasar regional.
Dalam kesempatan itu, Pak Yes juga menyinggung soal efisiensi anggaran di masa transisi pemerintahan.
Ia menyebut momen ini sebagai peluang untuk membentuk keseimbangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kondisi fiskal saat ini menuntut kita untuk lebih adaptif. Ini seperti saat kita menavigasi pandemi—semua berjalan normal asalkan kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, menyatakan bahwa pihaknya masih akan menelaah secara menyeluruh isi rancangan awal RPJMD, termasuk rencana cold storage.
“Masih dalam tahap awal, kisi-kisinya sudah kami terima. Nantinya akan kami bahas lebih mendalam dalam tahapan lanjutan,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara DPRD, Suherman. Ia menegaskan bahwa proses penyusunan RPJMD 2025–2029 telah mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD juga menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Lamongan kini bersiap membangun ekosistem perikanan yang lebih tangguh. Tinggal bagaimana konsistensi dan pengawasan pembangunan ini dijalankan hingga benar-benar membawa dampak bagi nelayan dan masyarakat. (Ded)
