SURABAYA – Surabaya bergemuruh pada Kamis 20 Maret 2025. Asosiasi Pengusaha Truk DPD Jawa Timur dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) pembatasan angkutan barang selama 16 hari saat Lebaran 2025.
Keputusan yang ditandatangani oleh tiga petinggi negara ini dinilai sebagai pukulan telak bagi kelangsungan hidup ribuan orang yang bergantung pada roda truk di Jawa Timur.
“Ini bukan sekadar aturan, tapi soal perut dan masa depan kami,” tegas perwakilan asosiasi, menggambarkan betapa kebijakan ini meresahkan.
Mereka menilai, SKB ini dibuat tanpa memikirkan nasib para sopir truk yang terpaksa kehilangan pendapatan selama 16 hari.
Padahal, bagi mereka, setiap hari adalah perjuangan untuk menghidupi keluarga.
Tak hanya sopir, pengusaha truk pun menjerit.
Beban operasional yang terus berjalan, mulai dari cicilan kendaraan hingga gaji karyawan, menjadi mimpi buruk di tengah pembatasan ini.
“Bagaimana kami bisa bertahan? Kami terancam bangkrut,” keluh seorang pengusaha truk, mencerminkan keputusasaan yang dirasakan.
Lebih dari itu, pembatasan ini mengancam kelancaran ekspor-impor di pelabuhan-pelabuhan utama Jawa Timur, seperti Tanjung Perak dan Gresik.
Keterlambatan pengiriman barang akan merugikan industri dan perdagangan yang mengandalkan ketepatan waktu.
“Jawa Timur sudah memiliki infrastruktur jalan yang memadai. Pembatasan ini tidak relevan dan tidak memberikan dampak signifikan pada kelancaran arus mudik,” tegas asosiasi.
Mereka menilai, kebijakan ini justru kontraproduktif dan merugikan banyak pihak.
Oleh karena itu, Asosiasi Pengusaha Truk DPD Jawa Timur menuntut agar Jawa Timur dikecualikan dari pembatasan angkutan barang pada periode libur nasional mendatang.
Mereka berjanji akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat lebih adil dan memperhatikan keseimbangan antara kelancaran arus mudik dan keberlangsungan industri logistik.
“Kami bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga mencari keadilan. Kami ingin roda ekonomi Jawa Timur terus berputar, tanpa mengorbankan nasib ribuan orang,” pungkas perwakilan asosiasi. (Red)
