BOJONEGORO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan pentingnya peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bojonegoro Pangan Mandiri dalam menjaga stabilitas harga hasil pertanian serta mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Fraksi PKB, Eny Soedarwati, S.IP, dalam rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah untuk Perumda tersebut, pada Senin (10/3/2025). Menurutnya, sebagai daerah agraris, Bojonegoro perlu kebijakan strategis agar petani tidak terus-menerus dirugikan akibat fluktuasi harga panen.
Eny menyoroti permasalahan klasik yang dihadapi petani, yaitu anjloknya harga saat panen raya akibat permainan harga oleh pedagang besar dari luar daerah.
“Petani harus terlindungi dari fluktuasi harga yang merugikan mereka. Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri harus berperan aktif sebagai stabilisator harga agar petani mendapatkan keuntungan yang layak,” tegasnya.
PKB mendorong agar Perumda tidak hanya berfokus pada distribusi hasil pertanian, tetapi juga memiliki mekanisme perlindungan harga yang berpihak pada petani lokal.
Selain menjaga kestabilan harga, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya sinergi antara Perumda dan UMKM, koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian.
“Kita tidak boleh hanya menjual hasil mentah. Perumda harus ikut mendorong hilirisasi produk agar ada nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil,” ujar Eny.
Menurutnya, Bojonegoro memiliki banyak potensi produk pertanian yang bisa dikembangkan menjadi komoditas bernilai tinggi jika didukung oleh kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah.
Agar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat berkembang dan bersaing di tingkat daerah maupun nasional, Fraksi PKB menekankan perlunya tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Keberhasilan Perumda sangat bergantung pada transparansi dan efisiensi pengelolaannya. Jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Perumda ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tambahnya.
PKB memastikan bahwa regulasi yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan pelaku UMKM. Fraksi ini juga berkomitmen mengawal kebijakan agar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri mampu menjalankan perannya secara optimal.
Rapat paripurna ini menjadi tahap awal dalam pembahasan Raperda sebelum nantinya disahkan menjadi peraturan daerah yang mengikat.(aj)
