BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab) sedang aktif mengumpulkan masukan dari warga untuk merencanakan pembangunan di tahun 2026.
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap kecamatan.
Musrenbang tahun 2026 telah dimulai sejak 17 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sehingga rencana pembangunan daerah yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan, menjelaskan bahwa Musrenbang di tingkat kecamatan merupakan bagian dari proses penyusunan rencana tahunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
“Musrenbang dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum, perangkat daerah, hingga Musrenbang tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional,” jelasnya.
Gunawan menambahkan bahwa Musrenbang ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
Peraturan ini menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RKPD harus menggabungkan perencanaan teknokratis sesuai prioritas perangkat daerah, aspirasi dari DPRD, serta partisipasi dari pemerintah desa dan masyarakat.
Saat ini, Pemkab Bojonegoro sedang menyusun RKPD 2026 untuk merencanakan program-program yang mendukung visi dan misi Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, yaitu mewujudkan Bojonegoro yang makmur dan membanggakan.
Selain itu, RKPD ini juga akan fokus pada pelaksanaan 9 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:
– Peningkatan kualitas pendidikan
– Peningkatan layanan kesehatan
– Pengembangan pariwisata dan prestasi olahraga
– Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi
– Pembangunan konektivitas wilayah
– Pengembangan potensi ekonomi berkelanjutan
– Pembangunan tata kota wilayah
– Pembangunan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim
– Pengembangan seni dan budaya daerah
“Musrenbang tingkat kecamatan di Bojonegoro dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari hingga 28 Februari di 28 kecamatan,” tegasnya.
Setelah Musrenbang tingkat kecamatan, akan dilanjutkan dengan forum perangkat daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten pada tanggal 25 Maret 2025.
Tema RKPD tahun 2026 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih untuk Bojonegoro yang makmur dan membanggakan.
“Diharapkan dengan adanya Musrenbang ini, aspirasi warga dapat ditampung dan disusun dengan baik dan berkualitas, serta menjamin akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah,” harapnya.
Musrenbang tingkat kecamatan pada hari Senin (24/2/2025) dilaksanakan di Kecamatan Baureno, Kepohbaru, dan Kedungadem.
Sekretaris Camat Baureno, Hazzendo Tri Wibhawa, mengungkapkan bahwa usulan dari masyarakat Kecamatan Baureno sebagian besar terkait dengan sektor infrastruktur.
Usulan tersebut meliputi normalisasi sungai Semar Mendem dan sungai Pundung Kembar, pembangunan pengendali air atau cek dam dan pompa air, jalan rigid beton, serta drainase atau u-ditch.
“Selain itu, ada juga usulan mengenai alat dan mesin pertanian. Usulan-usulan ini didominasi untuk mendukung sektor pertanian, karena Kecamatan Baureno merupakan wilayah pertanian,” ungkapnya.
Ia berharap agar usulan-usulan ini dapat direalisasikan pada tahun 2026.
Musrenbang tingkat kecamatan juga telah dilaksanakan di Kecamatan Dander pada hari Jumat (21/02/2025).
Sekretaris Camat Dander, Mudlofir, menjelaskan bahwa dari 16 desa, terdapat 48 usulan yang diajukan.
“Sebagian besar usulan terkait dengan infrastruktur, baik pembangunan baru maupun rehabilitasi,” terangnya. (aj)
