LAMONGAN – Banyaknya tuntutan dari mahasiswa di Lamongan mengenai revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam proses pengawasan keuangan daerah.
Mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Lamongan untuk tidak hanya melakukan revisi, tetapi juga memastikan jika anggaran tersebut berpihak kepada masyarakat, khususnya di sektor ekonomi yang sangat dibutuhkan saat ini.
Dalam aksi demontrasi mereka pada Senin 17 Februari 2025 di kantor Kejari dan Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, mahasiswa meminta agar penyelidikan dan penegakan hukum dilakukan secara transparan oleh Kejari Lamongan.
Mereka menuntut pertanggungjawaban DPRD Lamongan agar melaksanakan ketiga hak DPRD yang telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Hal ini menunjukkan keinginan mahasiswa untuk melihat proses hukum yang adil dan akuntabel.
Wakil Ketua DPRD Lamongan, Imam Fadli, merespon tuntutan mahasiswa dengan menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi di Lamongan saat ini sedang dalam penanganan aparat penegak hukum.
Ia berjanji untuk mengawal penggunaan APBD tahun 2025 yang telah disahkan dengan nilai Rp 3,26 triliun, untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Namun, mahasiswa memperingatkan bahwa mereka akan kembali jika aspirasi mereka diabaikan. (Bup)
