SURABAYA – Ratusan mahasiswa dan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Jatim Menggugat berkumpul di Gedung DPRD Jawa Timur, untuk menyuarakan aspirasi dan keresahan yang melanda dunia pendidikan.
Aksi ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk mengekspresikan tuntutan mereka serta meminta perhatian dari pihak berwenang.
Aksi ini diwarnai dengan beberapa poin tuntutan yang menjadi fokus utama para peserta.
Mereka menolak berbagai kebijakan yang dianggap merugikan sektor pendidikan. Berikut adalah poin-poin tuntutan yang diangkat oleh massa aksi:
Tenolak efisiensi anggaran di bidang pendidikan, karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG), dengan mempertimbangkan efektivitas dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menolak penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang dapat merusak lingkungan akademik dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
Tolak revisi Tatib DPR RI nomor 1 tahun 2025, khususnya pasal 288a ayat 1, karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan.
Menolak rencana revisi UU KUHAP dan UU Kejaksaan untuk mencegah tumpang tindih hukum dalam proses peradilan serta menghindari munculnya “kekuasaan mutlak” kejaksaan akibat perluasan wewenang mereka dalam penanganan perkara.
Menuntut kejelasan dan evaluasi terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta meminta evaluasi anggaran pemerintah pada kuartal pertama.
Mewujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat, termasuk proyek Surabaya Waterfront Land. Cabut Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di beberapa wilayah Jawa Timur.
Melakukan evaluasi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 agar dihasilkan peraturan turunan dari Inpres tersebut.
Hapuskan peran ganda TNI/Polri dalam sektor sipil karena bertentangan dengan cita-cita Reformasi Indonesia.
Aksi hari ini bukan hanya sekedar unjuk rasa, namun juga merupakan upaya penting untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Harapannya, tuntutan yang diajukan dapat direspons dengan serius oleh pemangku kebijakan, demi perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (Sam)
