BOJONEGORO – Amin Thohari, S.H, M.H, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2024, di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Desa Panemon, Kecamatan Sugihwaras, Rabu (13/11/2024).
Acara ini dihadiri oleh banyak warga, kader PDIP, serta beberapa tokoh masyarakat setempat. Suasana acara cukup akrab dan penuh semangat, mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Reses ini menjadi momen yang penting bagi Amin Thohari untuk mendengarkan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi oleh konstituennya.
Di awal kegiatan, Amin memberikan sambutan yang mengajak seluruh warga untuk berani menyampaikan isu-isu yang menjadi perhatian mereka. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menjadi wakil rakyat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selama acara, berlangsung sesi dialog tanya jawab di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan secara langsung.
“Kegiatan reses tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antara legislator dan masyarakat, tetapi juga merupakan upaya untuk menggali lebih dalam aspirasi warga,” ungkapnya.
Amin Thohari berupaya menciptakan suasana yang terbuka sehingga masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan pandangannya. Disisi lain, dialog yang terjadi selama reses ini mencerminkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Mengingat, partisipasi aktif dari konstituen sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Bojonegoro.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro diproyeksikan mencapai 7,5 triliun rupiah, memungkinkan berbagai program dan proyek pembangunan di daerah tersebut. Potensi anggaran yang demikian besar membuka peluang bagi pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta sektor-sektor lain yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
“Namun, seiring dengan besarnya anggaran, tantangan dalam pengelolaannya juga tidak kalah signifikan. Pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting agar dampak positif dari APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Amin Thohari menekankan, bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran harus diperkuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dipergunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu.
“Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, potensi penyelewengan anggaran dapat diminimalisir. Masyarakat harus didorong untuk berperan aktif dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, guna mencapai efektivitas penggunaan anggaran,” pungkasnya.
Dengan demikian, pelaksanaan reses oleh Amin Thohari tidak hanya menjadi ajang untuk mendengar aspirasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan wakil mereka di DPRD. Kegiatan ini menunjukkan dedikasi Amin dalam menjalankan tugasnya serta membuktikan bahwa suara rakyat akan selalu didengar dan diperhatikan. (aj)
