BOJONEGORO – Para Direktur empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Bojonegoro, yaitu RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo, Sumberrejo, Kepohbaru dan RSUD Padangan, telah memaparkan penghasilan dari BPJS serta fasilitas yang ada di RSUD nya masing-masing dirapat kerja dengan komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2025, Selasa (23/07/2024).
Seperti Direktur RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo, dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes. menjelaskan, untuk pasien Laka Lantas dijalan raya wajib membawa surat Laporan Polisi (LP), supaya bisa ditanggung pengobatannya secara gratis oleh BPJS kesehatan dan yang bisa memberikan surat LP yakni dari Satlantas Polres Bojonegoro.
“Namun, surat LP tidak berlaku bagi pasien yang kecelakaan dijalan komplek perumahan atau pematang sawah, karena tidak dijalan raya,” katanya.
Sementara, Lasuri anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari komisi B yang menjadi pimpinan rapat berharap, dari sisi pendapatan RSUD targetnya jangan sampai turun drastis seperti tahun tahun sebelumnya, targetnya harus seperti saat ini ditahun 2024.
“Jangan sampai pendapatan tinggi
ternyata nanti tapi tidak sesuai dengan asumsi yang berikan,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, pada dasarnya memang pendapatan RSUD disumbang dari orang yang sakit, orang yang lagi kesusahan menyumbang pendapatan, tapi karena aturan Undang – undang tidak ada masalah.
“Empat rumah sakit ini pendapatannya cukup tinggi dari BPJS. Kalau kita total penghasilan nya sekitar 350 milyar, sedangkan RSUD harus membayar ke BPJS itu 200 milyar per tahun,” tuturnya.
Lasuri menegaskan, di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pasca Migas, kalau harus bayar BPJS senilai 200 milyar dirasanya akan berat, karena pendapatan saat ini banyak disuplai oleh Migas. “Kalau migasnya sudah habis bayar 200 milyar itu berat untuk BPJS,” imbuhnya.
Dirinya berharap, ditahun 2045 nanti, RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo bisa menjadi rumah sakit rujukan nasional, bukan cuma rumah sakit rujukan se- kabupaten saja. Pasien dari Nganjuk, Ngawi, Blora, Tuban yang mau operasi-operasi berat cukup di Bojonegoro, tidak semuanya tumpang tindih di rumah sakit Karang Menjangan Surabaya.
“Mumpung di belakang RSUD Sosodoro masih berupa sawah-sawah, kita beli tanah-tanah itu, karena tanah semakin tahun pasti semakin mahal dan kegunaannya pasti ada. Kami berharap bahwa rumah sakit Sosodoro menjadi lebih besar dari sekarang, karena mumpung saat ini duitnya ada, tinggal kemauan saja,” tegasnya.
Selain RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo, menurut Lasuri RSUD Sumberrejo juga sangat memerlukan membeli tanah, karena tidak punya lahan parkir yang layak.
“Saat ini keluarga pasien dan pengunjung, parkirnya di kanan kiri dan bahu jalan, selain kurang bagus juga mengganggu lalu lintas,” tandasnya.
Politisi asal Baureno itu meminta agar menggunakan anggaran sebaik mungkin, semua RSUD semakin memperbaiki pelayanannya, semakin dilengkapi alat kesehatannya, dikompliti dokter spesialis dirumah sakitnya.
“Saya kira kalau semua RSUD mempunyai pelayanan yang prima, pasien pasien pasti datang dari mana saja,” pungkasnya. (aj)
