BOJONEGORO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023, Jum’at (05/07/2024).
Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar S.Pd. didampingi oleh Wakil Ketua Sahudi, SE., dan Mitro’atin, S.Pd.
Mitro’atin juru bicara Badan Anggaran menjelaskan, bahwa proses ini telah melibatkan rapat bersama Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Selama tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan 5,4 triliun realisasi 6,1 triliun atau 110,8 persen,” jelasnya.
Ia melanjutkan, sebagai bentuk pelayanan publik, perlu peningkatan pengamanan siber dengan OPD terkait supaya berjalan maksimal, dan untuk mempermudah akses perlu adanya inovasi baru.
Serta evaluasi program pertanian yang belum terlaksana dan peningkatan SDM RSUD bidang cuci darah, demi kepentingan masyarakat.
“Kami menerima dan menyepakati untuk disahkan menjadi Perda, yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro dan juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selamat atas penghargaan yang telah diraih,” ungkapnya.
Sementara dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengucapkan terimakasih sebesar besar kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro atas disetujuinya Raperda menjadi Perda dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerimaan opini terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2023 Pemkab Bojonegoro telah menerima Opini WTP dari BPK RI.
“Apa yang menjadi capaian ini adalah kerjasama antara Forkopimda serta DPRD yang senantiasa mengawasi kinerja kami dan tidak boleh merasa puas,” tuturnya.
Turut hadir pula dalam rapat Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat se Kabupaten Bojonegoro. (aj)
