BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Lasuri hadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbangcam) Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di Pendopo Kecamatan setempat, Kamis (22/2/2024) pagi.
Lasuri tekankan usulan skala prioritas dari masing-masing Desa diakomodir dan bukan hanya formalitas.
“Harus betul-betul direalisasikan bukan hanya sekedar formalitas,” ungkap Lasuri saat diwawancarai Media ini usai giat.
Ia mengusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan survei sebelum usulan 3 skala prioritas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masuk ke Provinsi (Gubernur-red).
“Lakukan survei dan pastikan usulan skala prioritas,” tandasnya.
Lasuri akan terus mengawal dan mendorong agar 3 usulan skala prioritas bisa terealisasi.
“Harus masuk dong, karena anggaran di pemkab Bojonegoro masih Silpa Rp 3,4 triliun,” tegasnya.
Sebelumnya, Camat Kepohbaru, Laela Nor Aeiny, SE., MM, memaparkan sejumlah capaian yang menjadi skala prioritas selama 2023 lalu.
“Di 2024, tentunya kami berharap usulan skala prioritas terakomodir,” tutup wanita asli kelahiran Kepohbaru ini.
Diketahui, kegiatan Musrenbangcam Kepohbaru ini dihadiri anggota DPRD Dapil 3, Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Muspika, OPD Terkait, Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM dan Tokoh Masyarakat.
Musrenbangcam 2024 ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan untuk 2025 mendatang, atau lebih dikenal dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Kegiatan ini adalah lanjutan proses Musrenbang di masing-masing Desa pada Januari 2024 lalu yang dilanjutkan dengan verifikasi usulan kegiatan Musrenbang Desa baik secara administrasi maupun lapangan sebagai salah satu indikator bahwa usulan kegiatan tersebut layak atau tidak layak dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
Melalui forum ini, diharapkan bisa mencari solusi permasalahan yang dihadapi, antara lain kerusakan infrastruktur dan degradasi lingkungan, termasuk juga persoalan banjir dan lain sebagainya. (aj)
