Kota Batu – LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Batu, menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Bidang Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Firlana Ismayadin, di sela-sela acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, di Graha Pancasila, Balaikota Among Tani, Kota Batu, kamis (27/7/2023).
Humas LSM LIRA Kota Batu, Winarno, mewakili Walikota LSM LIRA Kota Batu, mengungkapkan bahwa atas aspirasi masyarakat kepada pihak KPK, bahwa KPK sudah lima kali hadir di Kota Batu, dan masyarakat ingin tahu sejauhmana tindaklanjut dari pihak KPK.
“Kami membawa aspirasi masyarakat, bahwa KPK sudah lima kali hadir di Kota Batu, dan masyarakat ingin tahu sejauhmana tindaklanjut dari pihak KPK,” tanya Humas LSM LIRA Kota Batu.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK-RI, Firlana Ismayadin, menjelaskan bahwa bukan kapasitas dirinya untuk menjawab, karena Ia dari Divisi Pendidikan KPK-RI, bukan Divisi Penindakan.
“Memang kalau dalam konteks Korupsi itu, Kalau terkait dengan kasus, mohon ijin, saya tidak begitu mengetahui, karena saya dari Divisi Pendidikan, bukan dari Divisi Penindakan,” Kata Firlana.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat, yang berpartisipasi dalam konteks penindakannya ya, seperti ‘Laporan’ dan lain sebagainya,” lanjutnya.
KPK terus mendorong untuk masyarakat tetap melakukan pengawasan dan kontrol yang baik terhadap penyelenggara negara di daerah atau pemerintah daerah.
“Tentu dari Kami di Sektor Pendidikan, tidak begitu banyak mengetahui dalam konteks itu, Kami sih tujuannya sebenarnya bisa melakukan Pemberantasan Korupsi secara terintegrasi, namun rasa-rasanya ini diletakkan di Koordinasi dan Supervisi (Korsup), jadi teman-teman di Korsup didalamnya itu ada bangunan, yaitu Bangunan Pencegahan dan Bangunan Penindakan, kalau kami memang dipisah Pak,” tutur Firlana.
Terkait jawaban tersebut, Humas LSM LIRA Kota Batu, Winarno merasa kurang puas, sehingga ia melaporkan hasil pertemuan ini kepada LSM LIRA Pusat, sebagai bentuk pengawasan Kegiatan KPK di Daerah. (Red)
