BOJONEGORO – Persoalan pendidikan, bantuan sosial, hingga layanan kesehatan menjadi sejumlah aspirasi yang mencuat dalam kegiatan Reses masa sidang III tahun 2026, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Natasya Devianti, di Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan.
Mulai dari kelanjutan program beasiswa bagi mahasiswa, kondisi gedung sekolah yang rusak, dugaan penerima bantuan sosial ganda, hingga akses pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diteruskan kepada instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti.
Dia meminta warga tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi, termasuk aspirasi yang berada di luar kewenangan langsungnya sebagai anggota legislatif.
“Silakan sampaikan semua usulan, meskipun di luar tupoksi saya. Semua akan kami tampung dan teruskan. Yang penting warga Ngadiluhur bisa menyampaikan langsung apa yang dirasakan,” ujar Natasha.
Dalam dialog tersebut, Natasha juga menjelaskan kondisi keuangan daerah yang mengalami penyesuaian.
APBD Kabupaten Bojonegoro pada 2026 tercatat sekitar Rp6,4 triliun dan diproyeksikan turun menjadi Rp5,2 triliun pada 2027.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang akan direalisasikan.
Menurutnya, usulan masyarakat yang belum terakomodasi bukan berarti diabaikan.
Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran serta tingkat urgensi masing-masing kebutuhan.
“APBD kita mengalami penurunan. Jadi, usulan yang belum terealisasi bukan berarti tidak diperjuangkan, tetapi ada skala prioritas yang harus didahulukan,” jelasnya.
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama dalam reses tersebut.
Natasha mengungkapkan, sejumlah sekolah mengalami kerusakan serius, tetapi perbaikan terkendala status kepemilikan lahan yang masih bersengketa dengan pihak pribadi.
Padahal, pemerintah memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengaku tengah mencari solusi bersama pihak terkait agar persoalan legalitas lahan tidak terus menghambat perbaikan fasilitas pendidikan, terutama sekolah yang kondisinya sudah membutuhkan penanganan segera.
“Kami sedang mencari solusi bersama untuk sekolah yang tanahnya sengketa. Tidak mungkin kita biarkan anak-anak belajar di bangunan yang rusak parah,” tegasnya.
Natasha juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan yang memberatkan wali murid.
Sumbangan hanya diperbolehkan apabila bersifat sukarela, berasal dari orang tua yang mampu, serta didasarkan pada kesepakatan bersama.
Jika terdapat pungutan yang dinilai membebani masyarakat, warga diminta melaporkannya kepada pihak terkait.
Pengawasan DPRD kabupaten, lanjutnya, mencakup pendidikan tingkat TK, SD dan SMP. Sementara persoalan pendidikan di jenjang SMA akan diteruskan kepada pemerintah provinsi karena menjadi kewenangan provinsi.
Keluhan lainnya berkaitan dengan keberlanjutan Program Beasiswa 10 Sarjana Per Desa.
Program tersebut pada 2026 tidak lagi membuka pendaftaran mahasiswa baru, melainkan hanya melanjutkan pembiayaan bagi penerima sebelumnya.
Natasha menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi masyarakat kurang mampu, khususnya keluarga yang masuk kelompok desil di bawah 5.
Dirinya juga menyoroti perlunya perhatian terhadap santri pondok pesantren yang memiliki potensi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi terkendala kemampuan ekonomi.
Menurutnya, program beasiswa harus benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan sehingga kesempatan memperoleh pendidikan tinggi tidak hanya dinikmati keluarga yang memiliki kemampuan finansial lebih baik.
Persoalan bantuan sosial turut menjadi perhatian dalam forum reses.
Natasha meminta Dinas Sosial segera melakukan survei ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Ia menilai ketidakakuratan data desil masih berpotensi menyebabkan bantuan tidak diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, dia mengingatkan agar tidak terjadi penerimaan bantuan yang tumpang tindih atau ganda oleh orang yang sama, terutama pada program bantuan tertentu seperti PKH maupun BLT.
“Bantuan dari pusat maupun kabupaten tidak boleh ganda. Jenis bantuan seperti PKH dan BLT tidak bisa diterima lebih dari satu oleh orang yang sama. Namun, di lapangan masih ditemukan penerima ganda, itu bisa dilaporkan,” katanya.
Natasha juga meminta perangkat desa melakukan pendataan secara objektif dan transparan.
Kelompok rentan seperti anak yatim piatu, lansia yang hidup sendirian, serta warga dengan gangguan kesehatan mental harus mendapat perhatian khusus dalam proses pendataan dan penentuan penerima bantuan.
Di bidang kesehatan, Natasha mengingatkan masyarakat mengenai penerapan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bojonegoro.
Melalui skema tersebut, warga dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus terlebih dahulu mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Masyarakat cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program yang berlaku.
Selain layanan pengobatan, warga kurang mampu dan pekerja yang menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan juga dapat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan gula darah dan kolesterol secara gratis.
Bagi warga yang ingin mengajukan bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Natasha menyarankan agar berkoordinasi dengan perangkat desa maupun puskesmas.
Dirinya menyebut, dalam kondisi darurat, cakupan layanan kesehatan masyarakat Bojonegoro telah mencapai sekitar 90 persen.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan Reses masa sidang III tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat bulanan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro.
Pembahasan itu menjadi langkah untuk mengawal berbagai keluhan masyarakat agar dapat diteruskan melalui mekanisme parlemen dan ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun instansi yang memiliki kewenangan. (aj)












