BOJONEGORO – Persoalan kelangkaan pupuk kembali menjadi keluhan masyarakat, khususnya para petani yang mulai bersiap menghadapi musim tanam.
Masalah tersebut mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Sutikno, S.Pd.I., M.AP., Masa Sidang III Tahun 2026.
Reses yang digelar di halaman Masjid At-Taqwa, Dusun Beton, Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Jumat (20/11/2026), menjadi kesempatan bagi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) IV untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.
Dapil IV Bojonegoro meliputi Kecamatan Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang dan Sekar.
Salah satu aspirasi yang mendapat perhatian adalah keluhan mengenai terbatasnya ketersediaan pupuk, terutama menjelang musim tanam jagung.
Sujarwo, warga Desa Babad, menyampaikan bahwa kebutuhan pupuk bagi petani penggarap lahan kawasan hutan masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Dia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, agar petani tidak kesulitan memperoleh pupuk ketika memasuki masa tanam.
Keluhan tersebut menjadi gambaran persoalan yang masih dihadapi petani di wilayah pedesaan.
Ketersediaan pupuk menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian, sehingga keterlambatan maupun keterbatasan pasokan berpotensi menambah beban petani.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Sutikno menjelaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi memiliki mekanisme dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Pengajuan kebutuhan pupuk dilakukan melalui kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan), dengan mengacu pada data serta persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Sementara bagi petani yang menggarap lahan di kawasan hutan, terdapat ketentuan tersendiri karena status lahan berada dalam kewenangan Perhutani.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan kebutuhan pupuk masyarakat tetap menjadi perhatian dan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan aturan.
Dalam forum tersebut, Sutikno juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Dirinya menyebutkan, anggaran daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp 8 triliun kini turun menjadi sekitar Rp 6 triliun.
Penurunan tersebut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan maupun bantuan yang dibutuhkan masyarakat.
Situasi ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan para anggota DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
“Reses ini menjadi kesempatan kami bertemu langsung dengan konstituen. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Sutikno menyampaikan bahwa dirinya bersama anggota DPRD lainnya tetap berupaya mengawal program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah bantuan hibah yang sebelumnya diperjuangkan dan telah berhasil dicairkan, di antaranya bantuan bagi marbot, Linmas, modin kematian, guru madrasah diniyah (Madin), serta guru taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ).
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini turut berperan dalam pelayanan sosial, keagamaan, serta kehidupan bermasyarakat.
Ia berharap program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tersebut tetap dapat dipertahankan dan diperjuangkan meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan.
Selain persoalan pupuk, masyarakat turut menyampaikan kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan antar desa.
Akses jalan yang memadai dinilai penting untuk menunjang aktivitas warga, mulai dari mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, hingga mendukung kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut selanjutnya akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui jalur legislatif dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran.
Sutikno juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran reses sesuai ketentuan.
Dia menegaskan bahwa kegiatan reses harus dilaksanakan secara tertib dan transparan, dengan tujuan utama menyerap aspirasi masyarakat serta memperjuangkan kebutuhan warga.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Dapil IV, mulai dari kelangkaan pupuk, pembangunan jalan, hingga kebutuhan bantuan sosial dan keagamaan, dapat menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke depan. (aj)












