BOJONEGORO – Ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro bakal mendapatkan suntikan anggaran pembangunan infrastruktur melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2026.
Program yang bersumber dari APBD tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Sebanyak 316 desa masuk dalam calon penerima BKKD kebinamargaan.
Bantuan ini difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa, mulai dari jalan, jembatan hingga sarana prasarana pendukung lainnya.
Program tersebut sejalan dengan salah satu dari lima tematik prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada 2026, yakni memperkuat konektivitas antarwilayah.
Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Kabupaten Bojonegoro, Biyanto, menjelaskan bahwa dari total 316 desa calon penerima, sebanyak 279 desa mendapatkan alokasi dari APBD induk.
Sementara 37 desa lainnya bersumber dari Perubahan APBD (P-APBD).
BKKD infrastruktur tahun ini memiliki sejumlah peruntukan, sebanyak 253 desa diarahkan untuk pembangunan jalan, 14 desa untuk pembangunan jembatan baru, dan 20 desa untuk melanjutkan pembangunan jembatan.
Selain itu, 27 desa lainnya memperoleh bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
Terdapat pula dua desa yang menerima BKKD top down untuk mendukung kawasan Geopark Bojonegoro, khususnya pembangunan jalan desa.
“BKKD ini diarahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur desa dan konektivitas antar wilayah,” jelas Biyanto, Kamis (19/11/2026).
Apabila seluruh desa penerima mampu menyerap anggaran sesuai rencana, pembangunan infrastruktur melalui BKKD 2026 diproyeksikan menghasilkan jalan baru maupun peningkatan jalan dengan total panjang mencapai 32,42 kilometer.
Rinciannya meliputi pembangunan jalan beton sepanjang 25,69 kilometer, jalan aspal 6,1 kilometer, serta jalan makadam sepanjang 0,63 kilometer.
Tidak hanya jalan, program tersebut juga ditargetkan mampu membangun 34 jembatan desa yang akan memperkuat akses masyarakat antar wilayah.
Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu mengurangi hambatan mobilitas warga, terutama di kawasan pedesaan yang selama ini membutuhkan akses lebih baik menuju pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Meski ratusan desa telah masuk dalam daftar calon penerima bantuan, proses pencairan anggaran tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Biyanto menyebut, dari 316 desa calon penerima BKKD, terdapat enam desa yang berkas pengajuan pencairannya belum atau tidak lengkap.
“Akibatnya, proposal permohonan pencairan dari desa-desa tersebut belum diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sehingga anggaran belum dapat dicairkan,” ungkapnya.
Pemerintah desa diminta segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar proses pencairan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
Pemerintah desa penerima bantuan juga diingatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memperhatikan kualitas hasil pekerjaan.
Spesifikasi teknis, kualitas material, volume pekerjaan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan harus menjadi perhatian utama.
Pengelolaan anggaran wajib dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap kegiatan juga harus disertai dokumentasi serta laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari pengawasan.
Dengan pengelolaan yang baik, pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat memberikan manfaat lebih panjang bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi proyek fisik yang selesai dalam waktu singkat.
Pembangunan jalan dan jembatan melalui BKKD diharapkan mampu membuka akses wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, memperlancar perjalanan masyarakat, serta mempermudah akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan dan pusat pelayanan publik.
Konektivitas yang semakin baik juga berpotensi memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk usaha masyarakat.
Dengan demikian, biaya transportasi dapat lebih efisien dan aktivitas ekonomi di tingkat desa semakin berkembang.
Program BKKD Infrastruktur menjadi salah satu upaya Pemkab Bojonegoro untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok.
Keberhasilan program tersebut nantinya tidak hanya dilihat dari jumlah anggaran yang terserap atau panjang jalan yang dibangun, tetapi juga dari kualitas infrastruktur serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. (aj)












