Beranda Hukrim Rumah Eks Irjen Eko Hadi Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Rumah Eks Irjen Eko Hadi Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

JAKARTA — Penyidikan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri terus berkembang.

Kali ini, penyidik Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah yang dikaitkan dengan Mantan Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa malam (17/11/2026).

Rumah itu diduga digunakan sebagai posko dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan adanya kegiatan penggeledahan sekaligus olah tempat kejadian perkara (TKP) tersebut.

Menurut Susatyo, rumah di kawasan Cipete itu merupakan lokasi yang digunakan Eko Hadi sebagai posko.

“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi),” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Meski membenarkan penggeledahan, Susatyo belum bersedia membeberkan hasil pemeriksaan di lokasi.

Termasuk mengenai kemungkinan adanya barang bukti yang ditemukan maupun diamankan penyidik.

Dia menyatakan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara, khususnya dugaan makar, akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers.

Ada hal menarik dari waktu pelaksanaan penggeledahan tersebut.

Kegiatan penyidik Bareskrim berlangsung bertepatan dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Eko Hadi di Gedung Propam Polri pada Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan yang berlangsung sekitar sembilan jam itu, Eko Hadi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Majelis sidang juga menyatakan perbuatannya sebagai pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dari institusi kepolisian.

Putusan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya menyeret nama Eko Hadi.

Dengan demikian, persoalan yang dihadapi mantan perwira tinggi Polri tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses etik, tetapi juga berlanjut dalam penanganan perkara pidana.

Nama Eko Hadi sebelumnya menjadi perhatian setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa nama perwira tinggi Polri yang turut terseret, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik juga mendalami sejumlah dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan akses ilegal serta penghapusan atau pemusnahan data elektronik.

Perkembangan perkara kemudian mengarah pada dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara, termasuk dugaan makar.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan perkara dugaan makar telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, proses tersebut ditangani tim khusus yang dibentuk Kapolri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga menyampaikan bahwa penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut.

Dalam perkembangan yang disampaikan pada 17 November 2026, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar tersebut.

Penggeledahan rumah di Cipete menjadi salah satu langkah penyidik dalam mengembangkan perkara dugaan makar yang tengah ditangani Bareskrim Polri.

Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai hasil olah TKP, barang bukti yang mungkin ditemukan, serta keterkaitan lokasi tersebut dengan penyidikan.

Hingga Rabu (18/11/2026), Bareskrim belum mengumumkan secara terperinci hasil penggeledahan maupun perkembangan terbaru mengenai pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara dugaan makar.

Polri menyatakan, perkembangan kasus ini masih menunggu keterangan resmi penyidik, terutama terkait temuan di rumah yang diduga digunakan sebagai posko, informasi lebih lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers berikutnya. (dpw)

Artikel sebelumyaBos Buruh Ingatkan Pengusaha, Tak Bayar Pesangon Bisa Berujung Pidana 4 Tahun
Artikel berikutnyaHUT ke-76 Polairud, Satpolairud Lamongan Gelar Tabur Bunga di Laut Paciran