JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden dengan membentuk tim khusus verifikasi calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, dipercaya memimpin tim tersebut.
Tugas utamanya bukan sekadar memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan seluruh dokumen persyaratan calon wakil presiden benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembentukan tim verifikasi diputuskan melalui Rapat Gabungan MPR RI yang melibatkan pimpinan MPR dan para ketua fraksi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Habiburokhman membenarkan dirinya mendapat mandat sebagai ketua tim yang akan mengawal proses pemeriksaan dokumen calon wakil presiden.
“Rapat Gabungan MPR yang dihadiri Para Pimpinan MPR bersama para ketua Fraksi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden,” kata Habiburokhman kepada awak media.
Tim verifikasi dijadwalkan mulai menjalankan tugas pada 25 November sampai 8 Desember 2026.
Dalam periode tersebut, tim akan meneliti seluruh dokumen yang diserahkan calon wakil presiden, mulai dari kelengkapan administrasi hingga memastikan keabsahan persyaratan yang diwajibkan.
Habiburokhman menegaskan pemeriksaan akan dilakukan secara serius.
Tim bahkan berencana berkoordinasi secara aktif dengan instansi terkait agar tidak ada dokumen yang lolos tanpa pemeriksaan memadai.
“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami,” ujarnya.
Dia juga memastikan proses verifikasi tidak hanya menjadi formalitas untuk melengkapi tahapan pemilihan.
“Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” sambung Ketua Komisi III DPR RI tersebut.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa calon wakil presiden harus memenuhi sebanyak 22 persyaratan.
Seluruh dokumen tersebut nantinya akan diserahkan Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” ungkap Muzani.
Dirinya menjelaskan pemeriksaan akan mencakup berbagai dokumen penting, termasuk ijazah dan persyaratan administratif lainnya.
“Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya,” tambahnya.
Muzani turut menjelaskan susunan tim verifikasi akan dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.
Habiburokhman bertindak sebagai ketua, sedangkan posisi sekretaris berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
Tak hanya membentuk tim verifikasi, MPR juga menyiapkan panitia ad hoc untuk mengurus berbagai kebutuhan teknis dalam proses pemilihan dan penetapan wakil presiden.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden dapat dipersiapkan secara terstruktur dan berjalan sesuai ketentuan.
Berdasarkan jadwal yang disiapkan, sidang paripurna pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Dengan jadwal tersebut, tahapan verifikasi dokumen menjadi salah satu agenda penting sebelum proses pemilihan digelar.
Kini, perhatian tertuju pada proses pemeriksaan 22 persyaratan serta dua nama calon yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI. (dpw)












