JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penanganan perkara tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana membentuk tim tambahan untuk mengusut perkara tersebut.
Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan kepada kepolisian agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” kata Yusril.
Dia menjelaskan, Presiden telah mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara kepada Mabes Polri melalui Bareskrim, termasuk mendalami dugaan penyadapan dan kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana makar.
“Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” jelasnya.
Dalam perkembangan penyidikan, Yusril mengungkapkan bahwa aparat masih mendalami sejumlah aspek dalam kasus tersebut.
Pemeriksaan saksi, tersangka, pengumpulan alat bukti, hingga permintaan keterangan ahli masih menjadi bagian dari proses hukum.
Menurut Yusril, perkara ini tidak berhenti pada dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik.
Penyidik juga tengah menelusuri kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembuktian unsur makar tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah.
“Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu,” terangnya.
Yusril kemudian menyebut bahwa arah penyidikan kini berkembang untuk mendalami dugaan tindak pidana terhadap negara.
Dirinya menjelaskan, penyidik tengah mengkaji kemungkinan penerapan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap negara.
“Penyadapan terhadap seorang Presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa. Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada Pasal 191 sampai Pasal 193 kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya,” lanjut Yusril.
Ia juga menyampaikan bahwa dugaan yang lebih berat, seperti pembunuhan Presiden maupun upaya menggulingkan pemerintahan, masih perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik.
“Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden, menggulingkan pemerintah, nah itu kita belum tahu tentang itu karena masih dalam tahap penyidikan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Penetapan tersangka pertama dilakukan pada 3 November 2026 terhadap tiga orang, yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan satu tersangka lainnya, yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU.
Dengan penetapan tersebut, total terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Selain menelusuri aktivitas intersepsi elektronik, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Hingga kini, proses penyidikan masih berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa, dugaan tindak pidana, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (dpw)
