MAKASSAR – Persoalan pendidikan di Kota Makassar tidak cukup hanya dibahas melalui rapat dan rekomendasi.
Pesan itu mengemuka dalam Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulawesi Selatan yang mempertemukan sekitar 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar.
Forum yang mengangkat tema “Rekonstruksi Peradaban: Kualitas Insan Cita” tersebut digelar di Ballroom Teater Phinisi, lantai 3 Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (7/10/2026).
Tak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, rembuk ini juga melahirkan dorongan pembentukan Lembaga Pemantau dan Pemerhati Pendidikan (LP3) Atlantara.
Lembaga tersebut diarahkan sebagai wadah partisipasi publik untuk mengawal berbagai persoalan pendidikan secara berkelanjutan.
Forum menghadirkan unsur pemerintah, kepala sekolah, akademisi, kader HMI hingga pemerhati pendidikan.
Berbagai isu dibedah, mulai karakter peserta didik, kualitas guru, kepemimpinan kepala sekolah, pemerataan akses pendidikan, penerimaan murid baru hingga hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat.
Diskusi dipandu Rais Syukur sebagai moderator, koordinator Steering Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel, Fadel Sofyan, menegaskan bahwa kegiatan tersebut sejak awal tidak diproyeksikan sebagai agenda seremonial.
Menurutnya, persoalan pendidikan membutuhkan mekanisme pengawalan agar gagasan yang muncul dalam forum tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi.
“Rembuk pendidikan tidak mau selesai di kertas, rekomendasi, dan komitmen bersama. Harus ada gerakan,” kata Fadel.
Fadel juga menyoroti posisi guru dan kepala sekolah sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan.
Dia menilai kepala sekolah tidak hanya membutuhkan tuntutan pencapaian target, tetapi juga lingkungan kerja yang sehat, perlindungan dari tekanan yang tidak semestinya serta sistem evaluasi yang objektif dan terukur.
“Kalau kepala sekolah terjaga, pendidikan akan berwibawa,” ujarnya.
Menurut Fadel, kualitas kepemimpinan sekolah memiliki kaitan erat dengan kualitas pendidikan.
Karena itu, berbagai persoalan seperti mutu guru, karakter siswa, pemerataan pendidikan, penerimaan murid baru hingga komunikasi sekolah dengan orang tua perlu dibahas secara terbuka.
Ia menekankan bahwa kritik terhadap dunia pendidikan semestinya menjadi instrumen perbaikan sistem, bukan justru melemahkan guru dan kepala sekolah.
Fadel juga memastikan Rembuk Pendidikan tidak dimaksudkan sebagai forum internal HMI semata.
“Rembuk pendidikan bukan acara saya, bukan acara HMI. Ini adalah ruang kita untuk membongkar persoalan pendidikan yang ada,” katanya.
Dari gagasan tersebut, pembentukan LP3 Atlantara kemudian didorong sebagai salah satu bentuk tindak lanjut.
Lembaga ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau serta memberikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan.
Ketua Panitia Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel, Isran, menyebut keterlibatan sekitar 400 kepala sekolah SD dan SMP menjadi bagian penting dalam forum tersebut.
Dirinya mengatakan rembuk dirancang untuk melihat persoalan pendidikan secara kritis, objektif sekaligus konstruktif.
“Rembuk Pendidikan ini merupakan ikhtiar intelektual untuk membaca berbagai persoalan pendidikan secara kritis, objektif, dan konstruktif,” ujar Isran.
Ia berharap hasil diskusi tidak berhenti pada kegiatan satu hari.
Berbagai gagasan yang muncul harus diterjemahkan menjadi agenda yang dapat dikawal secara konsisten.
Bagi HMI, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab intelektual organisasi dalam mendorong lahirnya insan akademis, pencipta dan pengabdi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Beasiswa Badko HMI Sulsel, Abd Razak Usman, menilai ukuran keberhasilan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh prestasi akademik.
Menurut Razak, pendidikan juga menyangkut pembentukan karakter, pola pikir, kapasitas pendidik serta kemampuan sekolah menghadapi perubahan zaman.
“Momentum ini harus menjadi ruang untuk merekonstruksi cara berpikir, memperkuat karakter, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi bangsa,” katanya.
Pelaksanaan Rembuk Pendidikan turut didukung melalui kolaborasi Bidang Pendidikan dan Pengembangan Beasiswa Badko HMI Sulsel bersama Sabaruddin, Ketua Bidang Pengembangan Anggota (PA) Badko HMI Sulsel.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas keterlibatan kader HMI dalam isu pendidikan sekaligus mendorong agar hasil rembuk memiliki tindak lanjut nyata.
Sekretaris Umum Badko HMI Sulsel, Ilham Darmawan, yang hadir mewakili Ketua Umum Badko HMI Sulsel, menyebut forum tersebut sebagai langkah awal memperluas kontribusi HMI dalam bidang pendidikan.
Dirinya mengapresiasi kehadiran kepala sekolah dan tenaga pendidik yang ikut memberikan perspektif dari lapangan.
Menurut Ilham, tantangan pendidikan yang terus berkembang membutuhkan guru yang adaptif dan kreatif.
“Guru harus mampu menghadirkan inovasi baru,” ujarnya.
Ia berharap gagasan yang muncul dari Rembuk Pendidikan dapat berkembang menjadi gerakan jangka panjang, baik di lingkungan HMI maupun masyarakat luas.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyambut positif pelaksanaan Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel.
Dia menilai persoalan pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah, sekolah, HMI, akademisi dan masyarakat perlu saling melengkapi agar persoalan pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.
Achi juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter, salah satu yang disinggung adalah bagaimana nilai budaya pangadakkang dapat kembali diperkuat dalam kehidupan peserta didik.
Selain itu, pemerataan akses pendidikan menjadi perhatian. Menurut Achi, kolaborasi dengan sekolah swasta juga perlu terus diperluas.
“Tidak ada satu pun anak yang tertinggal,” menjadi salah satu penekanan Achi dalam forum tersebut.
Dia berharap Badko HMI Sulsel dapat terus mengambil posisi sebagai mitra kritis sekaligus strategis pemerintah dalam membangun sektor pendidikan di Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan seorang diri.
Menurut Munafri, pemerintah harus berperan sebagai titik temu berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan, mulai dari sekolah, guru, orang tua, masyarakat hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah menjadi titik simpul,” kata Munafri.
Ia menambahkan, pembangunan pendidikan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur.
Kualitas proses belajar, kompetensi guru, pembentukan karakter siswa serta kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Munafri pun mengajak seluruh pihak membuka ruang dialog yang lebih luas, termasuk mendengarkan pengalaman sekolah dan orang tua secara langsung.
Sebab, pendidikan merupakan pekerjaan jangka panjang yang menentukan kualitas generasi masa depan.
Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulsel akhirnya membawa pesan kuat bahwa persoalan pendidikan membutuhkan kerja bersama dan pengawalan berkelanjutan.
Bagi Badko HMI Sulsel, forum tersebut menjadi upaya menerjemahkan gagasan Insan Cita ke dalam persoalan pendidikan yang dihadapi masyarakat.
Dorongan pembentukan LP3 Atlantara menjadi salah satu gagasan strategis agar diskusi dan rekomendasi tidak berhenti setelah forum ditutup.
Tema “Rekonstruksi Peradaban: Kualitas Insan Cita” pun diharapkan tidak sekadar menjadi slogan.
Gagasan, kritik dan rekomendasi yang muncul akan lebih berarti jika diteruskan melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, akademisi dan organisasi kepemudaan.
Dengan demikian, Rembuk Pendidikan Jilid I bukan hanya menjadi forum membicarakan masalah pendidikan, tetapi juga membuka jalan bagi model pengawalan pendidikan yang lebih aktif dan berkelanjutan di Makassar serta Sulawesi Selatan. (Rob)
