Beranda Hukrim Dugaan Penggelapan Innova, Bank Sinarmas Multifinance Bojonegoro Tempuh Jalur Hukum

Dugaan Penggelapan Innova, Bank Sinarmas Multifinance Bojonegoro Tempuh Jalur Hukum

BOJONEGORO – Dugaan penggelapan kendaraan Toyota Kijang Innova tahun 2018 yang berkaitan dengan objek jaminan pembiayaan kini memasuki tahapan penanganan hukum lebih lanjut.

Pihak Bank Sinarmas Multifinance Bojonegoro telah melaporkan persoalan tersebut ke Polres Bojonegoro dan dalam perkembangan terbaru, perkara disebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Langkah hukum tersebut ditempuh untuk mendapatkan kejelasan atas persoalan penguasaan kendaraan yang menjadi objek jaminan pembiayaan.

Pihak Bank Sinarmas berharap proses penanganan perkara dapat segera berlanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berkaitan.

Perkara ini berawal dari kendaraan Toyota Kijang Innova tahun 2018 yang tercatat dalam perjanjian pembiayaan atas nama nasabah berinisial N.

Dalam perkembangan informasi yang dihimpun, kendaraan tersebut diduga berpindah penguasaan kepada seseorang berinisial R, yang dikenal dengan panggilan Kiki, warga Dusun Kuce, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

R disebut merupakan anak kandung dari nasabah berinisial N.

Namun, persoalan mengenai perpindahan penguasaan dan keberadaan kendaraan tersebut masih menjadi bagian dari materi perkara yang sedang diproses melalui jalur hukum.

Pihak Bank Sinarmas sebelumnya menempuh jalur pelaporan melalui Polres Bojonegoro sebagai upaya menindaklanjuti persoalan kendaraan yang berkaitan dengan objek jaminan pembiayaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, perkara tersebut disebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Tahapan ini diharapkan menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai mekanisme dan kewenangan aparat penegak hukum.

Pihak bank berharap proses tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif dan tidak berlarut-larut, sehingga persoalan yang telah dilaporkan dapat memperoleh kejelasan melalui prosedur hukum.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa nasabah berinisial N diketahui bekerja sebagai tenaga pengajar atau guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu sekolah di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Meski demikian, status pekerjaan maupun latar belakang seseorang tidak menjadi penentu adanya tindak pidana.

Substansi perkara tetap berkaitan dengan dugaan penggelapan atau pengalihan kendaraan yang menjadi objek jaminan pembiayaan, dan seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dalam perkara yang berkaitan dengan jaminan fidusia, pengalihan, penggadaian, maupun penyewaan objek jaminan memiliki ketentuan tersendiri.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur larangan tertentu terhadap tindakan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Pasal 36 dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana apabila unsur-unsur perbuatan yang dilarang terpenuhi.

Ancaman pidana yang diatur berupa penjara paling lama lima tahun.

Namun, penerapan pasal tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis.

Penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana harus didasarkan pada fakta, alat bukti yang sah, serta proses pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Salah satu pegawai Bank Sinarmas Bojonegoro menyampaikan harapan agar perkara yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro dapat segera ditindaklanjuti.

Pihak bank menginginkan penanganan perkara berjalan cepat, tepat dan sesuai prosedur, sehingga persoalan yang telah dilaporkan tidak berlarut-larut dan dapat memperoleh kepastian hukum.

“Harapan kami, pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro dapat segera memproses perkara ini dengan cepat, tepat, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga persoalan yang telah kami laporkan bisa mendapatkan kepastian hukum,” ujar salah satu pegawai Bank Sinarmas.

Menurut pihak bank, langkah hukum yang ditempuh merupakan upaya untuk memperoleh kejelasan dan penyelesaian atas persoalan kendaraan yang berkaitan dengan objek jaminan pembiayaan.

Penanganan perkara diharapkan berlangsung secara objektif, transparan dan profesional, dengan tetap menghormati hak seluruh pihak yang berkaitan serta mengedepankan ketentuan perundang-undangan.

Pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro menjadi salah satu tahapan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Selanjutnya, fakta mengenai kronologi penguasaan kendaraan, keberadaan objek jaminan, serta aspek hukum yang berkaitan diharapkan dapat ditelaah sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

Hingga proses hukum berlangsung, dugaan yang muncul dalam perkara ini tetap harus ditempatkan dalam koridor praduga tak bersalah.

Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana seseorang sepenuhnya harus didasarkan pada pembuktian yang sah melalui proses peradilan. (aj)

Artikel sebelumyaWarga Bojonegoro Jangan Asal Klik, Lowongan Kerja Palsu Bisa Curi Data Pribadi
Artikel berikutnyaScroll Medsos Berlebihan Bisa Bikin Lelah Mental, Dinkominfo Bojonegoro Ingatkan Bahayanya