Beranda TNI/POLRI 20 Hari Ditahan, Afif Warga Deli Serdang Kini Pertanyakan Penghentian Perkara

20 Hari Ditahan, Afif Warga Deli Serdang Kini Pertanyakan Penghentian Perkara

DELI SERDANG – Perjuangan Hafifuddin Hamid alias Afif, warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, untuk memperoleh kepastian hukum kembali berlanjut.

Dia melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., terkait penanganan perkara dugaan penganiayaan yang berujung pada penghentian penyidikan.

Afif mempertanyakan sejumlah kejanggalan yang menurutnya terjadi dalam proses penyidikan di Polresta Deli Serdang.

Sorotan utamanya tertuju pada penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang disebut menggunakan mekanisme Restorative Justice (RJ), meskipun ia mengaku tidak pernah melakukan perdamaian dengan pelapor maupun menandatangani dokumen kesepakatan damai.

Persoalan tersebut kini kembali disuarakan melalui pengaduan terbaru.

Afif berharap kepemimpinan Kapolda Sumatera Utara yang baru dapat memberikan perhatian serius terhadap perkara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut.

Menurut Afif, penghentian penyidikan yang menyangkut dirinya seharusnya memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.

Dia mempertanyakan bagaimana proses perdamaian dapat dijadikan dasar penghentian perkara apabila dirinya, sebagai pihak yang pernah ditetapkan tersangka, mengaku tidak pernah terlibat dalam kesepakatan tersebut.

“Jika saya tidak pernah berdamai, siapa yang berdamai dan bagaimana kesepakatan itu bisa menjadi dasar penghentian penyidikan terhadap saya,” demikian substansi keberatan yang disampaikan Afif.

Afif mengungkapkan, dirinya pernah ditangkap dan menjalani penahanan selama 20 hari dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring.

Penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/381/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2024, sedangkan penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/268/XII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 22 Desember 2024.

Perkara tersebut berawal dari laporan polisi LP/B/415/V/2024/SPKT/Polresta Deli Serdang/Polda Sumatera Utara tertanggal 9 Mei 2024.

Namun, Afif mengklaim memiliki sejumlah dokumen dan keterangan saksi yang menurutnya membantah tuduhan penganiayaan tersebut.

Ia menyebut beberapa orang yang berada di lokasi kejadian telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring.

Afif juga mengklaim bahwa saat peristiwa terjadi, dirinya justru berupaya menyelamatkan Salmon dari amukan massa.

Tidak hanya itu, Afif menyebut Salmon Sembiring selaku pelapor juga pernah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Afif tidak melakukan penganiayaan.

Dua saksi lainnya, Permadi Nata Negara dan Robi Nelson Sitepu, disebut turut membuat surat pernyataan masing-masing pada 4 dan 5 Maret 2025 yang membantah keterlibatan Afif dalam peristiwa tersebut.

Dokumen-dokumen yang diklaim dimiliki Afif itu menjadi salah satu alasan dirinya meminta proses penyidikan dan penghentian perkara diperiksa kembali secara menyeluruh.

Salah satu persoalan yang paling dipertanyakan Afif adalah penerbitan SP3 Nomor 5.Tap/Henti.Sidik/421.b/X/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 15 Oktober 2025.

Afif mengaku tidak pernah menandatangani surat perdamaian dengan Salmon Sembiring.

Dirinya juga menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili dirinya dalam proses perdamaian.

Sebaliknya, berdasarkan dokumen yang disebut dimilikinya, kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2025 justru dilakukan antara Salmon Sembiring dengan Alwi alias Ucok Batak dan Arifin Armansyah.

Afif juga merujuk surat Kepala Desa Tadukan Raga tertanggal 10 Juni 2025 yang menurutnya menerangkan bahwa perdamaian tersebut dilakukan antara Salmon dengan Alwi dan Arifin Armansyah.

Kedua nama tersebut, menurut Afif, bukan tersangka dalam perkara yang menjerat dirinya.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang menurut Afif perlu dijawab oleh pihak kepolisian, terutama mengenai dasar hukum penghentian penyidikan, kedudukan dirinya dalam proses perdamaian, serta apakah seluruh persyaratan penghentian perkara telah dipenuhi.

Afif meminta agar dokumen perdamaian, proses gelar perkara, pencabutan laporan, dan penerbitan SP3 diperiksa secara objektif untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan prosedur.

Selain mempersoalkan penyidikan, Afif juga menyoroti penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya disampaikan kepada Propam Polda Sumatera Utara.

Ia mengaku telah menerima Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/21/II/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 3 Februari 2025.

Pengaduan tersebut kemudian disebut dilimpahkan ke Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri berdasarkan Nota Dinas Nomor R/1224/Was.2.4./2025 Divpropam tertanggal 24 Februari 2025.

Afif menyebut pengaduan tersebut selanjutnya ditangani Subbidwadprof Bidpropam Polda Sumut oleh Akreditor Brigadir Edi Syahputra Nasution.

Namun, ia mengaku hingga pengaduan terbaru disampaikan, belum memperoleh informasi perkembangan yang dianggap memadai mengenai penanganan laporan tersebut.

Afif juga mengklaim telah berulang kali menghubungi petugas yang menangani pengaduannya melalui telepon dan pesan WhatsApp, tetapi belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

Situasi tersebut membuat Afif mempertanyakan transparansi dan kepastian pelayanan pengaduan masyarakat di lingkungan kepolisian.

Dalam pengaduan terbarunya, Afif turut meminta Kapolda Sumut memeriksa mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, serta mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari.

Dia mengaku kecewa karena pengaduan yang sebelumnya disampaikan pada 26 Juni 2026 kepada Kapolda Sumut saat itu, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, belum memberikan kepastian yang diharapkannya.

Afif juga menyoroti promosi jabatan yang diterima kedua pejabat tersebut.

Kompol Risqi Akbar disebut mendapat kesempatan mengikuti pendidikan Sespimmen, sementara Jimmi E. Depari disebut memperoleh kenaikan pangkat menjadi AKP.

Afif menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat dirinya masih mempertanyakan proses penanganan perkara yang sebelumnya ditangani oleh jajaran tersebut.

Ia meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap proses penyidikan, tetapi juga terhadap mekanisme penghentian perkara dan penanganan pengaduan etik.

Saat dikonfirmasi mengenai keberatan Afif, mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.

Sementara itu, mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari, memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp.

Jimmi menyebut penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan pencabutan laporan oleh pihak pelapor serta hasil gelar perkara.

“Izin bg. Atas dasar pencabutan laporan dari pihak pelapor LP dan sesuai hasil Gelar Perkara LP di SP3 bg. Kalau saya tidak salah pelapor jumpai penyidik pembantu menyerahkan surat pencabutan laporan polisi bg. Izin bg hrs cek lagi dulu nanti Senin ke Pidum bang. Kordinasi ke Pidum aja dulu langsung ya bg,” tulis Jimmi dalam pesan WhatsApp.

Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara ini.

Sebab, Afif sebelumnya mempertanyakan penerbitan SP3 yang disebut menggunakan mekanisme Restorative Justice, sementara dirinya mengaku tidak pernah melakukan perdamaian.

Jimmi sendiri menyatakan masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut kepada bagian Pidum untuk memastikan detail proses penghentian penyidikan tersebut.

Dengan demikian, penjelasan resmi mengenai dasar penerbitan SP3, dokumen pencabutan laporan, serta hasil gelar perkara masih diperlukan untuk menjawab berbagai keberatan yang disampaikan Afif.

Melalui Dumas terbaru, Afif meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penyidikan, penerbitan SP3, serta penanganan pengaduan etik.

Ia juga meminta evaluasi terhadap Bidpropam Polda Sumut agar pengaduan yang disampaikannya mendapatkan kepastian penanganan.

Afif berharap persoalan tersebut turut mendapat perhatian Kapolri, Kadiv Propam Polri, Komisi III DPR RI, Ombudsman, hingga Presiden Republik Indonesia.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri hanya karena dugaan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap Kapolda Sumut yang baru benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mengungkap kebenarannya. Saya yakin Kapolda yang baru ini dapat menunjukkan kepada Kapolri bahwa slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ benar-benar diwujudkan,” ungkap Afif di hadapan sejumlah awak media, Jumat (20/11/2026).

Afif menegaskan, dirinya berharap seluruh keberatan yang disampaikan dapat diperiksa secara objektif dan transparan, sehingga memperoleh kejelasan mengenai proses hukum yang pernah dijalaninya.

Kini, perkara tersebut kembali menjadi perhatian melalui pengaduan terbaru yang disampaikan kepada Kapolda Sumut.

Publik menunggu penjelasan resmi dari pihak kepolisian mengenai dasar penghentian penyidikan serta tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan Afif. (Tim Pitu)

Artikel sebelumyaRibuan Suporter Persela Lamongan Bertolak ke Sidoarjo, Ini Rute Pengawalannya