LAMONGAN – Pengelolaan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi menjadi perhatian serius Pemerintah Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan.
Untuk memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap aturan hukum dan tata kelola keuangan, Kecamatan Pucuk menggelar sosialisasi antikorupsi bersama Kejaksaan dan Polres Lamongan.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Pucuk, Kamis (19/11/2026), tersebut diikuti seluruh kepala desa dan sekretaris desa se-Kecamatan Pucuk.
Melalui kegiatan ini, aparatur desa diharapkan semakin memahami pentingnya menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Hadir sebagai narasumber, Yolanda Vionita Simatupang, S.H., M.Hum., perwakilan Kejaksaan, dan Ipda Wahyudi Eko Afandi, S.H., Kanit III Tipidkor Satreskrim Polres Lamongan.
Turut hadir Camat Pucuk Nurul Misbah, S.H., M.M., Kapolsek Pucuk AKP Kharis Ubaidillah, S.Sos., M.H., serta Peltu Dul Kholil selaku Bati Tuud Koramil Pucuk.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan sambutan Camat Pucuk.
Setelah itu, peserta memperoleh materi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan desa dari narasumber Kejaksaan serta Polres Lamongan.
Dalam pemaparan materi, peserta mendapatkan penguatan mengenai pentingnya integritas, kepatuhan terhadap aturan, serta kehati-hatian dalam menjalankan tugas pemerintahan, termasuk ketika mengambil keputusan dan mengelola anggaran desa.
Sosialisasi berlangsung interaktif, para kepala desa dan sekretaris desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan serta berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Forum tersebut menjadi ruang bagi aparatur desa untuk memperdalam pemahaman terhadap aturan sekaligus memperoleh penjelasan mengenai langkah-langkah yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan tugas berjalan secara profesional dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Yolanda Vionita Simatupang, S.H., M.Hum., perwakilan Kejaksaan, menyampaikan bahwa pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan pemerintahan desa.
Menurutnya, aparatur desa perlu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan dalam setiap pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran.
“Dengan pemahaman hukum yang baik, diharapkan berbagai potensi permasalahan dapat dicegah sejak awal,” ungkapnya.
Sementara itu, Ipda Wahyudi Eko Afandi, S.H., Kanit III Tipidkor Satreskrim Polres Lamongan, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum, pengawasan, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penggunaan anggaran desa harus dilakukan secara tepat sasaran, sesuai perencanaan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Camat Pucuk Nurul Misbah berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat menjadi bekal bagi seluruh aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Penguatan tata kelola pemerintahan, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa.
Melalui pemahaman yang semakin baik terhadap aturan, setiap program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Sinergi pemerintah kecamatan, Kejaksaan, Polres Lamongan, serta unsur TNI juga diharapkan terus diperkuat guna membangun budaya antikorupsi di tingkat desa.
Kegiatan ditutup dengan harapan agar materi yang telah disampaikan dapat diterapkan oleh seluruh peserta dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa masing-masing, sehingga tercipta pemerintahan desa yang profesional, berintegritas, amanah, dan semakin dipercaya masyarakat. (as)












